Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 24 Agustus 2017 | 13:40 WIB

Penerapan UU Pemilu Lama Tanda Krisis Konstitusi

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Senin, 19 Juni 2017 | 10:18 WIB
Penerapan UU Pemilu Lama Tanda Krisis Konstitusi
Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan opsi pemerintah yang ingin penggunaan Undang-Undang Pemilu lama atau mengeluarkan Perppu Pemilu untuk mengatasi kondisi deadlock dapat menyebabkan krisisnya konstitusi.

"Walaupun Perppu maupun kembali ke UU lama adalah mekanisme yang dilindungi oleh konstitusi, tetapi secara normatif dan substansi akan menimbulkan persoalan konstitusional yang berat yang implikasinya sangat luas," kata Lukman di Jakarta, Senin (19/6/2017).

Wakil Ketua Komisi II DPR itu menjelaskan dilihat dari substansi, isu krusial yang menimbulkan jalan buntu antara fraksi-fraksi dan pemerintah adalah soal Presidential Treshold. Menurut dia, soal ini sebenarnya masih menimbulkan perbedaan tafsir konstitusionalitasnya.

Bahkan, kata Lukman, hampir semua ahli-ahli tata negara menyatakan penerapan ambang batas presiden pada pemilu serentak melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi. Hanya sebahagian kecil yang menyatakan ini sebagai Open Legal Policy.

"Terakhir Prof Jimly Assidiqi, mantan Ketua DKPP menyatakan ambang batas Presiden tidak relevan pada pemilu serentak," ujar anggota Fraksi PKB itu.

Ia melihat inilah yang menjadi persoalannya, namun kalau pemerintah menerbitkan Perppu atau menyatakan negara dalam keadaan genting terhadap sikap pemerintah yang dianggap inskonstitusional. Maka eskalasi politik akan liar dan bisa tidak terkendali.

Karena, kata dia, agenda pemilu termasuk pilpres didalamnya adalah agenda yang sangat penting menyangkut keberlangsungan kepemimpinan nasional, keberlangsungan pemerintahan dan menyangkut keutuhan bangsa dan negara.

"Sehingga, tidak boleh main-main dengan menganggap enteng persoalan azas konstitusionalitasnya," jelas dia.

Ia menambahkan, keinginan mempertahankan kekuasaan maupun keinginan merebut kekuasaan harus dikesampingkan demi stabilitas politik. Pemaksaan kehendak hanya akan mendorong bangsa dan negara ini menuju situasi krisis konstitusi.

Oleh sebab itu, Lukman mengajak Pansus dan Pemerintah menggunakan kesempatan akhir pengambilan keputusan terhadap RUU Pemilu ini dengan arif, dengan mengedapankan kepentingan bangsa dan negara.

Menurut dia, perbedaan pendapat itu biasa tapi pansus tetap harus mengambil keputusan melalui berbagai skenario yang telah diatur dalam tata tertib DPR.

"UU ini berbeda dengan UU biasanya. UU Pemilu memiliki konstrain waktu yang terbatas, maksimal harus disahkan pada masa sidang ini juga, tidak boleh ditunda, karena jika molor berkepanjangan maka situasi menuju krisis konstitusi akan menghadang kita," tandasnya. [rok]

Tags

 
x