Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 29 Juni 2017 | 14:18 WIB

Bila Mangkir dari Angket, KPK Kangkangi UU

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 19 Juni 2017 | 05:15 WIB
Bila Mangkir dari Angket, KPK Kangkangi UU
(Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - KPK sampai saat ini belum menyampaikan sikap resmi terkait hak angket. Demikian juga KPK akan hadir atau tidak apabila diundang oleh Pansus hak angket.

Namun KPK mengisyaratkan tidak akan memenuhi undangan yang berkaitan dengan hak angket. Hal itu disampaikan pimpinan usai mendengarkan saran dan masukan dari ratusan pakar dan guru besar hukum seluruh Indonesia.

Menanggapi hal ini, anggota Pansus hak angket KPK, Masinton Pasaribu menyatakan mustinya KPK tidak mengikuti saran tersebut. Sebab, saran dan masukan itu belum tentu benar.

"Itukan pendapat ahli pendapat ahli belum tentu benar, perlu diuji KPK itu mematuhi konstitusi undang undang atau pakar. Sebagai lembaga negara harus mematuhi. Enak saja tidak datang," kata Masinton pada INILAHCOM, Jakarta, Minggu (18/6/2017).

Menurut Politikus PDI-P KPK seharusnya hadir apabila diundang. Terlebih KPK adalah lembaga penegak hukum dan harus memberikan contoh yang baik pada pelaksanaan undang-undang.

"KPK selalu ngomong kemana-mana akan mentaati perundang undangan, iya sudah angket ini bekerja sesuai perintah UUD," kata dia menegaskan.

Masinton menegaskan, apabila kedepan tidak memenuhi undangan itu, maka KPK telah melakukan pelanggaran. "Nah KPK ini bisa jadi Panutan dalam melakukan, terhadap hukum atau menginjak injak konstitusi dan mengangkangi perundang undangan," ujar dia.

Menurut Masinton, keputusan DPR membuat hak angket adalah mandat UUD dan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan terhadap institusi negara yang melaksanakan undang-undang.

Untuk itu, kata dia, setiap orang atau lembaga negara dan swasta yang dipanggil oleh pansus hak angket wajib hukumnya memenuhi panggilan itu. Apabila tidak, maka pemanggilan paksa. [ind]

Tags

 
x