Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 21 Oktober 2017 | 11:47 WIB

Hak Angket KPK Dinilai untuk Kepentingan Pribadi

Oleh : Indra Hendriana | Minggu, 18 Juni 2017 | 06:11 WIB
Hak Angket KPK Dinilai untuk Kepentingan Pribadi
Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Hak angket DPR RI pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka rekaman dan BAP tersangka Miryam S Haryani dalam penyidikan kasus e-KTP dinilai mengedepankan kepentingan pribadi para wakil rakyat.

Sebab, sejumlah anggota DPR RI disebut-sebut ikut terlibat dan menikamati uang hasil korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun dari anggaran Rp 5,9 triliun itu.

"Jelas tidak (untuk kepentingan publik) ini kepentingan mereka (pribadi DPR) kok," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti pada INILAHCOM, Jakarta, Sabtu (17/6/2017).

Menurut Ray, sejak digulirkannya angket KPK, tidak pernah DPR RI menjelaskan dengan rinci kaitan publik dengan angket tersebut. Bila memang ada kaintannya, ia meminta DPR menjelaskan secara terbuka.

"Makanya mereka jelaskan dong di mana keterkaitan publik di dalamnya, gitu dimana tujuan keinginan publik di dalamnya. Tidak ada," kata dia menegaskan.

KPK, kata dia, enggan membuka rekaman dan BAP Miryam kepada umum, termasuk DPR dibenarkan dalam Undang-undang. Rekaman dan BAP itu hanya bisa dibuka dalam persidangan atau untuk kepentingan penyidikan kasus tersebut.

"KPK tidak mau mengungkapkan hasil ini dilindungi oleh undang-undang terus di mana mereka melanggar undang-undang. Oleh karena itu, ya jelas tidak ada angket ini hubungannya dengan publik, yang bisa dijelaskan semata-mata untuk kepentingan anggota DPR, tapi pake angket," kata dia.

Tags

Komentar

 
x