Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 18 Agustus 2017 | 17:44 WIB

Ajukan Hak Angket, DPR Diminta Bercermin

Oleh : Indra Hendriana | Minggu, 18 Juni 2017 | 05:09 WIB
Ajukan Hak Angket, DPR Diminta Bercermin
Miryam S Haryani - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Meski hak angket itu adalah hak yang melekat pada DPR, namun wakil rakyat itu diminta bercermin terkait pengajuan hak angket terhadap pihak KPK untuk membuka rekaman dan BAP tersangka Miryam S Haryani dalam penyidikan kasus e-KTP.

"Mereka sendiri tidak ada upaya untuk berkaca, misalnya berkaca anggota DPR itu tidak pernah mau berhenti untuk terlibat dalam kasus korupsi," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti pada INILAHCOM, Jakarta, Sabtu (17/6/2017).

Sebab, samai saat ini masih banyak anggota DPR terlibat kasus korupsi. Untuk itu, Ray meminta DPR mengoreksi lembaganya dulu sebelum menggulirkan hak angket.

Dia menduga, upaya DPR mengajukan hak angket terhadap KPK salah satunya untuk mengalihkan konsentrasi KPK mengusut korupsi e-KTP. Sebab, banyak wakil rakyat yang diduga kecripratan uang hasil tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun dari anggaran Rp 5,9 triliun.

"Ya bisa ke sana, dengan menggertak KPK supaya KPK tidak menyebut nama nama dan sebagainya itu. Nah ujung-ujungnya kan seolah-olah KPK yang bersalah dalam proses ini. Bisa begitu," tegas dia.

Sebelumnya Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas menilai Hak angket DPR RI kepada KPK ilegal atau cacat.

Sikap ini didapat dari kajian asosiasi dengan ratusan pakar dan guru besar hukum. Ada 132 pakar hukum tata negara Dari seluruh Indonesia yang ikut tanda tangan.

"Hak angket yang digulirkan anggota DPR RI untuk menyelidiki KPK, maka terdapat dua permasalahan yang membuat hak angket ini ilegal atau cacat," kata Ketua DPP APHTN-HAN Mahfud MD saat usai serahkan kajian ke KPK, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Mahfud menjelaskan, permasalahan angket ini terkait dengan objek dan subjek yang diselidiki oleh DPR. Subjek dan objek yang menjadi alasan panitia khusus hak angket KPK dibentuk jauh dari rel yang sudah ditentukan.

Berdasarkan Pasal 79 ayat 3 UU MD3 yang membahas hak angket, jelas disebutkan hak digunakan untuk penyelidikan pelaksaan UU, dan kebijakan lembaga pemerintah atau eksekutif.

"Sedangkan KPK itu adalah lembaga hukum," kata Mahfud.

Permasalahan objek juga semakin membuat hak angket untuk KPK dinilai salah sasaran. Objek penyelidikan hak angket harus memenuhi tiga kondisi, yakni hal penting, strategis dan berdampak luas bagi masyarakat.

"Sedangkan hak angket ini digunakan untuk mengungkap pengakuan Miryam yang mengaku ditekan. Ini apa kepentingannya?" ujar mantan Ketua MK. [ind]

 
x