Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 19 Desember 2017 | 01:26 WIB

Target Hak Angket Dinilai Terlalu Rendah

Oleh : Indra Hendriana | Minggu, 18 Juni 2017 | 04:07 WIB
Target Hak Angket Dinilai Terlalu Rendah
Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Target hak angket yang digulirkan DPR RI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai terlalu rendah. Sebab, target hak angket hanyalah untuk membuka rekaman dan BAP tersangka Miryam S Haryani saat diperiksa pada kasus e-KTP.

"Target yang ingin dicapai oleh DPR (dalam angket) rendah sekali. Itu hanya soal bukti bukti pembicaraan atau kesaksian saudari Miriam S Haryani," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti pada INILAHCOM, Jakarta, Sabtu (17/6/2017).

Mustinya, target DPR dalam menggunakan hak angket bisa lebih besar. Semisal untuk mengungkap pelanggaran hukum lembaga negara ataupun penyelewengan terhadap konstitusi.

"Targetnya hanya itu alasan dibuatnya hak angket itu hanya semata mata untuk mencari bukti rekaman itu. Jadi alasan alasan untuk angkat saja sebenarnya sudah tidak tepat," kata dia menegaskan.

Dia menduga, tujuan dilakukan hak angket itu hanya untuk menggembosi kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sebab, dalam BAP pemeriksaan Misryam S Haryani yang juga politikus Hanura itu telah menyebut beberapa anggota DPR RI yang diduga ikut menerima uang hasil korupsi e-KTP.

"KPK yang garang seperti sekarang dicari cari alasan (untuk menyalahkan) atau apalah itu," kata dia.

Sebelumnya Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas menilai Hak angket DPR RI kepada KPK ilegal atau cacat.

Sikap ini didapat dari kajian asosiasi dengan ratusan pakar dan guru besar hukum. Ada 132 pakar hukum tata negara Dari seluruh Indonesia yang ikut tanda tangan.

"Hak angket yang digulirkan anggota DPR RI untuk menyelidiki KPK, maka terdapat dua permasalahan yang membuat hak angket ini ilegal atau cacat," kata Ketua DPP APHTN-HAN Mahfud MD saat usai serahkan kajian ke KPK, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Mahfud menjelaskan, permasalahan angket ini terkait dengan objek dan subjek yang diselidiki oleh DPR. Subjek dan objek yang menjadi alasan panitia khusus hak angket KPK dibentuk jauh dari rel yang sudah ditentukan.

Berdasarkan Pasal 79 ayat 3 UU MD3 yang membahas hak angket, jelas disebutkan hak digunakan untuk penyelidikan pelaksaan UU, dan kebijakan lembaga pemerintah atau eksekutif.

"Sedangkan KPK itu adalah lembaga hukum," kata Mahfud.

Permasalahan objek juga semakin membuat hak angket untuk KPK dinilai salah sasaran. Objek penyelidikan hak angket harus memenuhi tiga kondisi, yakni hal penting, strategis dan berdampak luas bagi masyarakat.

"Sedangkan hak angket ini digunakan untuk mengungkap pengakuan Miryam yang mengaku ditekan. Ini apa kepentingannya?" ujar mantan Ketua MK. [ind]

Tags

Komentar

 
x