Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 21 Oktober 2017 | 13:37 WIB

Pansus Hak Angket Panggil 'Korban' Kinerja KPK

Oleh : Happy Karundeng | Sabtu, 17 Juni 2017 | 04:05 WIB
Pansus Hak Angket Panggil 'Korban' Kinerja KPK
Miryam S Haryani - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Pansus Hak Angket KPK Junimart Girsang mengatakan pihaknya sudah melayangkan pemanggilan terhadap Miryam S Haryani. Untuk itu Pansus berharap KPK memenuhi permintaan itu.

"Senin tanggal 19 Juni nanti kita sudah kirim surat lewat pimpinan DPR agar KPK hadirkan ibu Miryam. Kita harap KPK betul-betul junjung tinggi azas kewenangan karena itu dijamin oleh Undang-Undang MD3," katanya kepada INILAHCOM, Jumat (16/6/2017).

Junimart menjelaskan ada daftar panjang nama orang yang akan dipanggil Pansus untuk dimintai keterangan. Diantaranya orang-orang yang pernah mengadu ke Komisi III DPR bahwa mereka adalah korban kinerja KPK.

"Selain Miryam, tentu nanti akan berkembang di samping tentu nanti para ahli kita panggil. Termasuk sudah beberapa korban dalam tanda petik atas kinerja KPK akan kami panggil. Dan mereka sudah lapor ke Komisi III bahwa mereka korban oleh oknum KPK. Ini kan kita perlu crosscheck. Jangan tebang pilih atau pilih tebang. Ini bagaimana, udah tersangka sekian tahun kok belum diapa-apain. Ada beberapa yang nanti akan kami lakukan penyelidikan tentunya untuk perbaiki kinerja dari KPK sendiri," bebernya.

Ia juga menjelaskan dalam melakukan penyelidikan ke depan pihaknya sudah memiliki bahan yang akan dicek silang dan akan kita kaji. Salah satunya terkait penyitaan dan soal kasus pencegahan tersangaka ke luar negeri.

"Bahan yang kita chrosscheck misalnya soal penyitaan. Kenapa barang-barang yang tidak termasuk dalam perkara itu kenapa disita dan tidak dikembalikan. Ini ada apa?. Ini perlu kita klarifikasi juga. Kenapa misalnya seseorang yang dicekal dalam proses penyidikan itu sampai bertahun-tahun. Tapi ada juga yang dicekal cuma sebentar? Ini bagaimana sih mekanismenya?. Bagaiaman SOP di KPK itu sendiri? kan tidak boleh SOP melanggar Undang-undang. Itu harus terbuka. Jangan cuma bilang SOP, harus tau dong. SOP nasional itu kan KUHAP. JAdi jangan sampai SOP nasional itu melanggar KUHAP, tidak boleh itu," ulasnya.

Diketahui Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah terbentuk. Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa terpilih sebagai Ketua. Sedangkan, posisi Wakil Ketua diisi oleh Risa Mariska dari PDI Perjuangan, Dossy Iskandar dari Hanura dan Taufiqulhadi dari Partai NasDem.

Belum ada agenda lain yang dibahas Pansus selain memanggil Miryam dan membuka posko pengaduan. Miryam dipanggil untuk mengklarifikasi isu bahwa dirinya ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR untuk mencabut berkas acara pemeriksaan (BAP) terkait e-KTP. [hpy]

Komentar

 
Embed Widget

x