Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 23 November 2017 | 06:43 WIB

Korupsi Pengadaan Heli, KPK-TNI Sita Rp7,3 M

Oleh : Indra Hendriana | Jumat, 16 Juni 2017 | 23:07 WIB
Korupsi Pengadaan Heli, KPK-TNI Sita Rp7,3 M
Komandan Puspom TNI Mayor Jenderal Dodik Wijanarko - (Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Tim gabungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-TNI, menyita uang senilai Rp 7,3 miliat berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter Augusta Westland (AW) 101 di lingkungan TNI AU.

Komandan Puspom TNI Mayor Jenderal Dodik Wijanarko mengatakan, uang itu berhasil disita dari tersangka Letnan Kolonel (Letkol) TNI AU (Adm) berinisial WW selaku Pejabat Pemegang Kas. Penyitaan dilakukan pada 7 Juni 2017 lalu.

"Tanggal 7 Juni 2017, itu kita tim gabungan, juga sudah menyita uang sebanyak Rp7,3 miliar dari sodara Letkol Adm WW," kata Dodik di Gedung, KPK, Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Dodik menyatakan, tim gabungan menyita uang itu karena terindikasi terkait dengan pembelian heli yang merugikan negara hingga Rp224 miliar. "Diduga uang ini ada kaitan dengan permasalahan pengadaan AW ini," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang membenarkan kegiatan itu dilakukan bersama TNI. Bahkan, KPK menyita dokumen dari penggeledahan itu.

"Kami lakukan sudah banyak, dokumen sudah banyak. Selain itu pembukuan-pembukuan," kata Saut.

Seperti diketahui, TNI dan KPK mengungkap kasus dugaan korupsi pada pembelian helikopter AW-101 oleh TNI AU lewat PT Diratama Jaya Mandiri. Perusaahn ini diduga melakukan kontrak langsung dengan produsen heli AW-101 senilai Rp514 miliar.

Namun, pada Februari 2016, saat PT Diratama Jaya Mandiri meneken kontrak dengan TNI AU, menaikan nilai kontraknya menjadi Rp738 miliar.

Dalam kasus ini sudah ada lima tersangka, empat dari unsur militer dan satu merupakan sipil, seorang pengusaha.

Empat tersangka dari militer di antaranya, Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Pertama Fachri Adamy (FA) dalam kapasitas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) atau Kepala Staf Pengadaan TNI AU (Kadisadaau) 2016-2017, Letnan Kolonel (Letkol) TNI AU (Adm) berinisial WW selaku Pejabat Pemegang Kas, Pembantu Letnan Dua (Pelda) berinsial SS selaku staf Pekas dan Kolonel FTS, selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan.

Sementara itu, tersangka baru dari unsur sipil yang ditetapkan KPK adalah Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh (IKS). Puspom sendiri sudah memblokir rekening PT Diratama Jaya Mandiri sebesar Rp139 miliar. [ton]

Tags

Komentar

 
x