Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 21 Oktober 2017 | 11:49 WIB

Ada Apa Pemerintah Kukuh Dukungan Capres 20%?

Oleh : R Ferdian Andi R | Jumat, 16 Juni 2017 | 19:25 WIB
Ada Apa Pemerintah Kukuh Dukungan Capres 20%?
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat mengikuti Rapat Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu tersandera lima isu krusial. Salah satu isu krusial yakni soal syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Pemerintah didukung sebagian partai koalisi kukuh perlu ada syarat dukungan pencapresan. Ada apa di balik kengototan pemerintah atas syarat pencapresan ini?

Ancaman mundur dari pembahasan RUU Penyelenggara Pemilu terlontar dari pemerintah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengancam pihaknya bakal mundur dari pembahasan RUU Penyelenggara Pemilu bila di internal DPR belum satu kata terkait dengan lima isu krusial. Tjahjo menekankan isu soal syarat dukungan pencapresan sebesar 20 persen. "Kalau tidak ya dengan sangat terpaksa pemerintah menolak untuk dilanjutkan pembahasannya," ujar Tjahjo.

Pernyataan Tjahjo ini tentu mengejutkan. Meski, secara konstitusional, sikap pemerintah ini tidak ada masalah. Karena, kendati di konstitusi kekuasaan legislasi berada di tangan DPR sebagaimana tertuang di Pasal 20 ayat 1 UUD 1945 "DPR memegang kekausaan membentuk undang-undang", namun dalam kenyataannya, di ayat berikutnya, setiap UU harus mendapat persetujuan bersama-sama antara DPR dan Pemerintah.

Hanya saja, sikap pemerintah ini tentu akan menimbulkan tanda tanya besar. RUU Penyelenggara Pemilu yang berasal dari pemerintah ini namun justru pemerintah yang mewacanakan balik badan. Apalagi, bila melihat formasi partai koalisi di internal pemerintah, dukungan partai politik di parlemen justru dominan di sisi pemerintah. Namun, realitas di lapangan, khususnya pembahasan RUU Penyelenggara Pemilu, pemerintah tak mendapatkan dukungan dari partai pendukungnya.

Sikap fraksi-fraksi di parlemen yang sejalan dengan sikap pemerintah khususnya terkait dengan syarat batas ambang pencalonan presiden sebesar 20 persen yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi NasDem dan Fraksi Hanura. Fraksi lainnya yang berada di jajaran koalisi pemerintah justru berseberangan seperti Fraksi PAN, Fraksi PKB dan Fraksi PPP. Khusus Fraksi PPP, partai Islam ini setuju adanya syarat dukungan pencalonan presiden, namun besaran angkanya berbeda dari usul pemerintah yakni sebesar 15 persen.

Soal apakah perlu tidaknya keberadaan presidential threshold (PT) dalam Pemilu 2019 mendatang sejak awal memang menimbulkan polemik di tengah publik. Polemik ini muncul lantaran pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 14/PUU-XI/2013 soal pemilu serentak yang digelar pada Pemilu 2019 mendatang.

Putusan MK tersebut mengamanatkan agar Pemilu 2019 mendatang dilakukan secara bersama-sama antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Mekanisme ini berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya khususnya di era reformasi. Sebelumnya, pemilu legislatif digelar terlebih dahulu baru kemudian menyusul pemilu presiden.

Nah, hasil pemilu legislatif menjadi acuan untuk mengusulkan calon presiden dalam pemilu presiden. Makanya, regulasi terkait Pilpres sejak pemilu 2004 hingga Pemilu 2014 lalu, selalu mencantumkan syarat presidential threshold. Soal besarannnya variatif.

Kini, Pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dilaksanakan secara bersama-sama. Dengan kata lain, hasil pemilu legislatif tidak dapat menjadi rujukan untuk syarat maju menjadi capres. "Bagaimana caranya menentukan batas ambang batas 20 persen yang diinginkan pemerintah itu? Jelaslah bahwa dalam Pemilu serentak, membicarakan ambang batas itu tidak relevan sama sekali," kritik pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.

Namun, argumentasi itu tidak dipedomani oleh pemerintah. Setidaknya gagasan mencantumkan syarat presidential threshold sebesar 20 persen merujuk pada hasil pemilu 2014 lalu. Pilihan ini tentu menimbulkan risiko. Pertama, partai politik baru di Pemilu 2019 mendatang tidak memiliki hak untuk mencalonkan presiden.

Kedua, ukuran hasil Pileg sebagai syarat pencalonan presiden sejatinya sudah kadaluarsa, karena memang telah digunakan dalam Pilpres 2014 lalu. "Kekuatan politik sudah berubah dalam lima tahun, karena itulah ada pemilu baru untuk menampung peta yang berubah itu," cetus Yusril yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Di sisi lain dari polemik perdebatan soal perlu tidaknya syarat batas ambang persyaratan pencalonan ini menimbulkan tanya di publik, mengapa Presiden Jokowi begitu kukuh dengan syarat pencalonan tersebut? Karena bila syarat pencalonan tersebut tetap dicantumkan dalam UU Penyelenggara Pemilu dan merujuk hasil Pemilu 2014 lalu, maka konstalasi dan peta politik hanyalah copy paste dari Pemilu 2014 lalu.

Selain hanya menduplikasi konfigruasi politik di Pemilu 2014 lalu, esensi pemilu sebagai alat koreksi atas pejabat sebelumnya (dalam hal ini Presiden dan partai pendukungnya) tidak menemukan relevansinya. Di sisi lain, partai-partai yang saat ini berhimpun dalam koalisi di pemerintahan dipastikan bakal "mati gaya" dalam Pemilu 2019 mendatang. Terang saja, petanya tidak jauh berbeda dari peta politik di 2014 lalu.

Pertanyaannya, mengapa Jokowi ngotot dengan syarat pencalonan Presiden? Bukankah tabungan sosial dan politik Jokowi surplus selama memerintah sejak 2014 lalu hingga kini? Setidaknya itu yang diharapkan oleh pemerintahan saat ini. Entah bagi masyarakat yang menilainya. [mdr]

Komentar

 
x