Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 24 Agustus 2017 | 00:32 WIB

Gubernur Jatim Minta PNS Tak Tambah Cuti Lebaran

Oleh : - | Jumat, 16 Juni 2017 | 14:23 WIB
Gubernur Jatim Minta PNS Tak Tambah Cuti Lebaran
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo - (Foto: beritajatim)
facebook twitter

INILAHCOM, Surabaya - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo mengimbau kepada PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemprov untuk tidak mengambil cuti tambahan di luar cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H.

Imbauan ini disampaikan Gubernur Jatim melalui Surat Edaran (SE) yang ditandatangani Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi nomor 862/8832/204.3/2017 tanggal 6 Juni 2017, perihal imbauan untuk tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah cuti bersama Idul Fitri 1438 H.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Benny Sampirwanto mengatakan, imbauan ini merujuk pada SE Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Menpan RB nomor B/21/M.KT.02/2017 pada 30 Mei 2017, perihal imbauan untuk tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah cuti bersama Idul Fitri 1438 H.

Benny mengatakan, tujuan imbauan ini agar penyelenggara pelayanan publik bagi masyarakat tetap berjalan maksimal.
Sedangkan bagi PNS pemprov Jatim yang tidak bisa mengikuti cuti bersama karena memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pegawai rumah sakit akan diberikan tambahan cuti tahunan.

"Kepada PNS tersebut akan diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama," katanya.

Selain imbauan tidak menambah cuti, Gubernur Jatim juga meminta seluruh ASN di lingkungan pemprov untuk masuk kerja seperti biasa usai cuti bersama.

Selain itu, usai pelaksanaan cuti bersama Idul Fitri berakhir, dipastikan seluruh aktivitas instansi pemerintah harus sudah berjalan normal, terutama pelayanan publik.

Dia berharap, tingkat kehadiran hari pertama masuk usai lebaran di pemprov Jatim baik dan tidak ada satupun yang membolos.

Merujuk pada edaran gubernur tersebut dan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, diharapkan seluruh Kepala OPD/Unit Kerja secara berjenjang untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas SE Gubernur tersebut. "Imbauan ini untuk menjaga kedisiplinan ASN," pungkasnya.[beritajatim]

Tags

 
x