Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 29 Juni 2017 | 14:24 WIB

Benarkah Angket KPK Ilegal?

Oleh : R Ferdian Andi R | Kamis, 15 Juni 2017 | 16:32 WIB
Benarkah Angket KPK Ilegal?
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Ratusan pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara di bawah pimpinan Mahfud MD menyebut Hak Angket yang dilakukan DPR terhadap KPK merupakan ilegal alias tidak memiliki basis hukum. KPK diminta agar tidak menghadiri undangan Hak Angket KPK. Saran sesat atau justru mengaburkan substansi persoalan?

Saran dari pakar hukum tata negara itu seperti menyuntik energi bagi KPK agar tidak hadir undangan dari Panitia Hak Angket KPK. Alasannya, landasan pembentukan Hak Angket KPK oleh DPR lemah. Bahkan, bila KPK hadir atas undangan DPR, justru KPK yang melanggar UU. Demikian setidaknya saran sekaligus dukungan terhadap KPK atas Hak Angket yang dilakukan oleh DPR.

Anggota Pansus Angket KPK Dossy Iskandar menepis argumentasi yang dibangun Mahfud MD dan kawan-kawaN. Menurut politisi Hanura ini, KPK hanya menjadi lembaga negara independen, bukan sebagai lembaga negara yang merdeka seperti lembaga peradilan.

"KPK bukan badan kehakiman, KPK hanya sekadar independen, dia bukan merdeka. Sehingga dia harus tunduk pada Hak Angket," ujar Dossy di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Lebih lanjut Dossy menyebutkan dalam konstitusi terminologi kekuasaan negara dibagi menjadi dua hal yakni kekuasaan pemerintahan yang dijalankan oleh presiden dan kekuasaan pembentukan UU yang dijalankan oleh DPR. "Siapa yang dimaksud kekuasaan negara itu, yakni seluruh infrastruktur politik di luar kekuasaan kehakiman," sebut Dossy.

Dossy juga menepis anggapan bila KPK bukan masuk dalam bagian dari pemerintah. Menurut dia, pendapat tersebut tidak tepat. Ia mencontohkan pada 2009, DPR RI pernah melakukan Hak Angket kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimana keberadaan lembaga tersebut diatur dalam Konstitusi.

"KPU yang diatur konstitusi saja bisa diangket kok. Walaupun KPU itu sifatnya independen dan mandiri. Jadi harus dibedakan kalau kekuasaan kehakiman tidak bisa karena dia kekuasaan yang merdeka," jelas Doktor Ilmu Hukum ini.

KPK baru tidak bisa diangkat, kata Dossy, bila irisannya terkait dengan peradilan yakni terkait dengan teknis penyidikan dan penuntutan. Hanya saja, kata Dossy, bila dalam teknis penyidikan ada dugaan terjadi penyimpangan tentu bisa dijadikan obyek materi Hak Angket oleh DPR.

"Tetapi kalau ada dugaan penyimpangan penyidikan apa kemudian tidak bisa diangket? Ya bisa dong, jangan sampai hasil adanya dugaan penyimpangan penyelidikan yang kemudian dibawa ke dalam dunia peradilan yang menjadikan hasilnya peradilan sesat, itu tdak boleh," tegas Dossy.

Sementara terpisah Wakil Ketua DPR Fadli Zon membantah anggapan soal keberadan Pansus Hak Angket KPK yang dianggap ilegal. Menurut dia, semua tahapan proses pembentukan Hak Angket telah dilalui dengan baik. "Pansus Hak Angket sudah sah. Sesuai dengan mekanisme yang ada," cetus Fadli.

Fadli mengatakan KPK tidak perlu takut untuk hadir dalam forum Pansus Hak Angket di DPR. Hak Angket DPR, kata Fadli, jarang digunakan oleh DPR. Ia mengambil contoh Hak Angket Pelindo II yang digelar awal periode ini nyatanya menghasilkan temuan yang cukup fantastis atas dugaan penyalahgunaan keuangan negara. "Dalam Pansus Hak Angket Pelindo II yang sudah bekerja dalam jangka 1 tahun baru ditemukan kerugian negara sebesar Rp4 triliun, itu belum termasuk yang global bond," ujar Fadli.

Sementara Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Miko Ginting mengatakan pengawasan terhadap kewenangan yang dimiliki KPK melekat dalam sistem peradilan pidana. "KPK dilengkapi sistem pengawasan dan harus tunduk pada sistem peradilan pidana yang mengharuskan adanya mekanisme saling uji," sebut Miko.

Terkait kewenangan Hak Angket DPR, Miko menilai penggunaan hak konstitusional DPR tersebut bertentangan dengan independensi KPK dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi. Menurut dia, KPK dapat menolak memberikan informasi atau dokumen terkait perkara kepada Pansus Hak Angket.

"Karena pengungkapan informasi maupun dokumen kepada Pansus Hak Angket membuka peluang tidak hanya gangguan terhadap independensi KPK tetapi juga independen badan yudisial dalam memutus perkara yang sedang atau akan diperiksa di depan persidangan," tegas Miko. [mdr]

 
x