Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 18 Agustus 2017 | 21:20 WIB

Soal Hak Angket, KPK Ikuti Saran Ahli

Oleh : Indra Hendriana | Kamis, 15 Juni 2017 | 15:59 WIB
Soal Hak Angket, KPK Ikuti Saran Ahli
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhamad Syarif - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakart - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhamad Syarif menyatakan pihaknya belum menentukan sikap terkait undangan lisan dari anggota DPR untuk menghadiri rapat hak angket.

Pihaknya, kata dia, akan bersikap setelah DPR mengirimkan surat secara resmi ke KPK. Meski belum menyatakan sikap resmi, ia memberikan isyarat bahwa semua piminan KPK tak akan menghadiri undangan DPR yang berkaitan dengan hak angket. Hal itu sesuai dengan saran dan masukan dari ratusan pakar dan guru besar hukum seluruh Indonesia.

"Seluruh pimpinan KPK sudah satu suara, kami sudah bulat soal hak angket, kami setuju dengan kajian para ahli. Untuk sementara kami lakukan seperti yang diusulkan perhimpunan asosiasi pengajar hukum dan tata negara. Karena itu yang ditandatangi semua pakar di Indonesia, jadi saya pikir pemikirannya valid," kata Laode di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Sebelumnya Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas menilai Hak angket DPR RI kepada KPK ilegal atau cacat.

Sikap ini didapat dari kajian asosiasi dengan ratusan pakar dan guru besar hukum. Ada 132 pakar hukum tata negara Dari seluruh Indonesia yang ikut tanda tangan.

"Hak angket yang digulirkan anggota DPR RI untuk menyelidiki KPK, maka terdapat dua permasalahan yang membuat hak angket ini ilegal atau cacat," kata Ketua DPP APHTN-HAN Mahfud MD saat usai serahkan kajian ke KPK, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Mahfud menjelaskan, permasalahan angket ini terkait dengan objek dan subjek yang diselidiki oleh DPR. Subjek dan objek yang menjadi alasan panitia khusus hak angket KPK dibentuk jauh dari rel yang sudah ditentukan.

Berdasarkan Pasal 79 ayat 3 UU MD3 yang membahas hak angket, jelas disebutkan hak digunakan untuk penyelidikan pelaksanaan UU, dan kebijakan lembaga pemerintah atau eksekutif. "Sedangkan KPK itu adalah lembaga hukum," kata Mahfud.

Permasalahan objek juga semakin membuat hak angket untuk KPK dinilai salah sasaran. Objek penyelidikan hak angket harus memenuhi tiga kondisi, yakni hal penting, strategis dan berdampak luas bagi masyarakat.

"Sedangkan hak angket ini digunakan untuk mengungkap pengakuan Miryam yang mengaku ditekan. Ini apa kepentingannya?" ujar mantan Ketua MK ini. [rok]

 
x