Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 21 Oktober 2017 | 11:48 WIB

Sekolah 8 Jam, NU Vs Muhammadiyah Kembali Tegang?

Oleh : R Ferdian Andi R | Kamis, 15 Juni 2017 | 13:16 WIB
Sekolah 8 Jam, NU Vs Muhammadiyah Kembali Tegang?
(Foto: inilahcom/Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah merencanakan penambahan jam belajar bagi anak sekolah dari tingkat dasar hingga tingkat atas menjadi delapan jam. Ada pro dan kontra. Perdebatannya pada akhirnya masuk pada wilayah "kita" dan "mereka".

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang intinya soal jumlah jam belajar bagi anak sekolah selama delapan jam dalam sehari yang dilakukan dalam lima hari (Senin-Jumat) atau dalam sepekan terdapat 40 jam belajar bagi anak didik.

Pro dan kontra muncul atas kebijakan yang diteken pada 12 Juni 2017 lalu itu. Dari Senayan, sejumlah partai politik yang berbasis santri menyuarakan penolakannya secara keras. Mulai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kedua partai berbasis santri ini memiliki argumentasi yang hampir sama yakni bila kebijakan delapan jam belajar di sekolah diterapkan maka akan memberangus eksistensi madrasah diniyah (Madin) yang selama ini telah tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Islam Indonesia. "Fraksi PPP secara tegas menolak rencana kebijakan penerapan sekolah delapan jam," tegas Reni di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

Secara tegas Reni menyebutkan penolakan tersebut memiliki alasan. Selain dari sisi infrastuktur sekolah belum kondusif dalam penerapan full day school karena dalam praktiknya, kata Reni, tidak sedikit sekolah yang menerapkan kegiatan belajar mengajar dua gelombang lantaran keterbatasan ruang sekolah. "Selain itu kebijakan ini juga akan menggerus eksistensi pendidikan non-formal keagamaan seperti Madrasah Diniyah," sebut Reni.

Ia menjelaskan, jika delapan jam waktu sekolah, dipastikan keberadaan madrasah diniyah yang selama ini menjadi tempat penempaan ilmu agama bagi anak-anak Islam yang tersebar di seluruh Indonesia akan pelan-pelan hilang karena waktunya habis di sekolahan dengan program delapan jam sekolah.

Hal senada juga disuarakan Ketua Fraksi PKB DPR RI Ida Fauziyah. Ia menyoroti soal ketersediaan infrastruktur sekolah dalam menerapkan kebijakan ini. Ia mengkritik kebijakan tersebut hanya mementingkan lingkungan perkotaan saja. "Kondisi Jakarta atau kondisi kota-kota besar yang lainnya tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk memberlakukan kebijakan secara nasional," sebut Ida.

Ida menegaskan soal pemenuhan pendidikan keagamaan yang dimaksudkan dengan program delapan jam tersebut tidak tepat dilakukan karena dalam praktiknya, keberadaan madrasah diniyah telah lama tumbuh di tengah masyarakat. "Ada kearifan lokal yang yang tumbuh di masyarakat kita," cetus Ida.

Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) juga keras bersuara menolak program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Terdapat sembilan alasan ormas Islam terbesar di Indonesia itu atas kebijakan Permendikbud No 23 Tahun 2017 itu. Salah satu alasan yang mengemuka benturan waktu proses belajar mengajar delapan jam dengan praktik madrasah diniyah yang telah berjalan lama di Tanah Air. "Di banyak tempat Madin biasanya dilaksanakan sore hari. Jika sekolah diberlakukan sampai sore hari maka praktis mereka tak bisa mengikutinya," ujar Sekjen PBNU Helmy Faisal Zaini.

Menurut dia, madrasah diniyah dan pesantren telah banyak memberikan kontribusi dalam pemenuhan pendidikan keagamaan dan spiritual bagi anak-anak. "Keberadaan lembaga pendidikan pesantren dan Madin telah banyak memberikan kontribusi pada pembentukan kepribadian dan watak mental spritual anak," tambah mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini.

Kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendi ini pun dalam perbincangan warganet dikaitkan dengan latar belakangnya sebagai petinggi Muhammadiyah. Dampak penerapan kebijakan ini secara nyata dinilai bakal memberangus eksistensi lembaga pendidikan keagamaan seperti Madrasah Diniyah (Madin) termasuk pondok pesantren. Diam-diam persoalan delapan jam belajar ini seperti membangkitkan perseteruan laten NU-Muhammadiiyah yang pernah muncul di dekade 80-an.

Baiknya pemerintah mendengar berbagai masukan yang muncul dari masyarakat terkait kebijakan delapan jam belajar bagi anak didik. Bagaimanapun, keberadaan Madin maupun pondok pesantren telah terbukti memiliki andil dalam pembentukan karakter anak didik. Jika kebijakan delapan jam belajar ini, secara teknis akan berbenturan dengan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di Madin maupun pesantren. [mdr]

Komentar

 
Embed Widget

x