Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 17 Oktober 2017 | 21:50 WIB

Plt Dirjen Kemendes PDTT Diperiksa Lagi

Oleh : Indra Hendriana | Kamis, 15 Juni 2017 | 12:20 WIB
Plt Dirjen Kemendes PDTT Diperiksa Lagi
Juru Bicara KPK Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa dan Pembanguan Daerah Tertinggal Taufik Madjid kembali dipanggil KPK.

Sedianya Taufik akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan kasus dugaan suap pemberian opini WTP oleh BPK terhadap Kemendes PDTT dengan tersangka Sugito selaku mantan Irjen Kemendes PDTT.

"Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka SUG (Sugito)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Bersama Taufik, penyidik juga memanggil Mukhlis selaku Ses PPMD. Dia juga akan dimintai keterangan dalam kasus yang sama.

Dalam pengusutan kasus ini sebelumnya KPK juga sudah memanggil saksi-saksi lain. Antara lain, Uled Nefo Indrahadi selaku sekretaris Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendes PDTT, dan Mukhlis selaku sekretaris Ditjen PPMD.

Kemudian Harlina Sulistyarini selaku sekretaris Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Jajang Abdullah selaku sekretaris Badan Penelitian, Pelatihan, dan Informasi Kemendes PDTT.

Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan. tangkap tangan di kantor Kemendes PDTT dan BPK RI pada Jumat (26/5/2017) lalu dan menetapkan empat tersangka. Dari OTT ini, KPK menyita Rp 40 juta, Rp 1,145 miliar dan 3.000 ribu dolar AS yang diduga sebagai dana suap pemberian opini WTP untuk Kemendes PDTT.

Empat tersangka tersebut adalah Sugito selaku Inspektur Jenderal Kementerian Desa PDTT, Jarot Budi Prabowo selaku pejabat eselon III Kemendes PDTT, Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Rochmadi Saptogiri, dan auditor BPK Ali Sadli.


Dalam hal ini, Sugito diduga menyuap Rochmadi Sapto dan Ali Sadli, lewat Jarot Budi Prabowo. Total nilai suap yang diberikan Sugito kepada dua Auditor BPK berkisar hingga Rp 240 Juta. Suap tersebut diduga untuk memuluskan laporan keuangan Kemendes tahun 2016 dengan memberikan predikat opini WTP dari BPK.

Atas perbuatannya, Sugito dan Jarot Budi Prabowo yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) hurub b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli yang diduga sebagai penerima suap, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [rok]

Tags

Komentar

 
x