Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 19 Agustus 2017 | 06:54 WIB

KPK Segera Bersikap Terkait Hak Angket

Oleh : Indra Hendriana | Rabu, 14 Juni 2017 | 18:03 WIB
KPK Segera Bersikap Terkait Hak Angket
(Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Ketua KPK Agus Rahadjo mengungkapkan, pihaknya akan segera mengambil sikap secara lembaga mengenai hak angket yang ditujukan DPR. Saat ini pihaknya masih meminta masukan dan saran dari sejumlah pakar dan ahli hukum.

"Setelah menerima masukan para ahli, sore ini kami berlima pimpinan KPK akan rapat untuk mengkristalkan sikap kami seperti apa," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (14/6/2017).

Menurut Agus, mengenai hasil finalnya akan diumumkan paling cepat nanti malam dan paling lama besok pagi. Dengan begitu, dia belum bisa mengatakan apakah akan penuhi undangan pansus hak angket atau tidak. Sebab, pihaknya belum menentukan sikap.

"Sore ini kami seluruh pimpinan rapat, hasilnya bisa diumumkan malam ini bisa besok. Kami juga masih menunggu langkah dari teman-teman dari APHTN-HAN yang katanya mau melakukan langkah hukum," tambahnya.

Sebelumnya Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas menilai Hak angket DPR RI kepada KPK ilegal atau cacat.

Sikap ini didapat dari kajian asosiasi dengan ratusan pakar dan guru besar hukum. Ada 132 pakar hukum tata negara Dari seluruh Indonesia yang ikut tanda tangan.

"Hak angket yang digulirkan anggota DPR RI untuk menyelidiki KPK, maka terdapat dua permasalahan yang membuat hak angket ini ilegal atau cacat," kata Ketua DPP APHTN-HAN Mahfud MD saat usai serahkan kajian ke KPK, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Mahfud menjelaskan, permasalahan angket ini terkait dengan objek dan subjek yang diselidiki oleh DPR. Subjek dan objek yang menjadi alasan panitia khusus hak angket KPK dibentuk jauh dari rel yang sudah ditentukan.

Berdasarkan Pasal 79 ayat 3 UU MD3 yang membahas hak angket, jelas disebutkan hak digunakan untuk penyelidikan pelaksaan UU, dan kebijakan lembaga pemerintah atau eksekutif.

"Sedangkan KPK itu adalah lembaga hukum," kata Mahfud.

Permasalahan objek juga semakin membuat hak angket untuk KPK dinilai salah sasaran. Objek penyelidikan hak angket harus memenuhi tiga kondisi, yakni hal penting, strategis dan berdampak luas bagi masyarakat.

"Sedangkan hak angket ini digunakan untuk mengungkap pengakuan Miryam yang mengaku ditekan. Ini apa kepentingannya?" ujar mantan Ketua MK. [ton]

 
x