Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 29 Juni 2017 | 14:24 WIB

KPK Dihantui Bayangan RUU KUHP dan Hak Angket

Oleh : R Ferdian Andi R | Selasa, 13 Juni 2017 | 16:40 WIB
KPK Dihantui Bayangan RUU KUHP dan Hak Angket
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Hiruk pikuk soal keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan mencuat ke publik. Pemicunya soal hak angket terhadap KPK oleh DPR serta pembahasan RUU KUHP yang tak lama lagi disahkan menjadi UU KUHP.

Dua isu tersebut, hari-hari ini dianggap sebagai hantu yang mengancam keberadaan KPK. Persoalan tersebut juga mengemuka saat pembahasan di Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP di DPR, Selasa (13/6/2017) yang dihadiri perwakilan pemerintah yang terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) termasuk KPK.

Dalam kesempatan tersebut, baik pihak pemerintah maupun DPR membantah anggapan bila RUU KUHP berisi pelemahan KPK dan BNN. Anggapan tersebut muncul karena, DPR tetap memasukkan ketentuan soal pengaturan tindak pidana korupsi dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika psikotropika. Padahal, sebelumnya KPK dan BNN mengusulkan agar kewenangan soal tersebut cukup diatur di UU Khusus (lex spesialis) saja.

Kepala BPHN Enny Nurbaningsih menepis anggapan bila RUU KUHP melemahkan KPK. Enny menyebutkan RUU KUHP ini justru menguatkan KPK. "Jadi tidak ada pelemahan KPK, justru kita menguatkan KPK," tepis Enny saat rapat kerja dengan Panja RUU KUHP di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Menurut dia, adanya anggapan pelemahan KPK muncul lantaran soal kewenangan penanganan tindak pidana korupsi setelah ketentuan tindak pidana korupsi dimasukkan di KUHP. Enny memastikan tidak ada perubahan penanganan kasus korupsi karena hal tersebut tetap ditangani KPK. "KPK khawatir penegakan hukumnya siapa? ya jelas KPK dong kan (korupsi) tindak pidana khusus," tegas guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini.

Enny menyebutkan ketentuan tindak pidana korupsi yang dimasukkan dalam RUU KUHP merupakan ketentuan yang belum dimasukkan dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. "Jadi dalam RUU KUHP kita masukan yang belum diatur dalam United Nation Convention against Corruption (UNCAC), nah ini kan kita selama ini tidak bisa ngapa-ngapain," tambah Enny.

Ia menyebutkan terdapat empat hal yang belum tertuang di dalam UU Tipikor yakni tentang tindak pidana memperdagangkan pengaruh (trading in influence), tindak pidana penyuapan di sektor swasta (bribery in the private sector), tindak pidana memperkaya secara tidak sah (illicit enrichment) dan tindak pidana penyiapan pejabat publik asing dan pejabat publik organisasi internasional.

Sementara Ketua Panja RUU KUHP Benny K Harman setali tiga uang menepis anggapan UU KUHP melemahkan KPK. Menurut dia, hal yang belum diatur di UU Tipikor termasuk UU Narkotika diatur dalam UU KUHP. "Intinya untuk melengkapi jenis-jenis tindak pidana korupsi dan jenis-jenis tindak pidana narkotika yang selama ini belum diakomodir dalam kedua UU tersebut," ucap politisi Partai Demokrat ini.

Benny menegaskan masuknya sejumlah ketentuan tindak pidana korupsi bukan berarti status UU Tipikor tidak lagi berkedudukan undang-undang khusus. Ia memastikan, status UU Tipikor tetap menjadi UU Khusus (lex spesialis). "Statusnya tetap lex spesialis. Jadi tidak mengurangi, tidak memperlemah tidak membuat jelas. Tetapi kekhawatiran itu kita tangkap sebagai pengawasan dan kontrol," tegas Benny.

Sementara terpisah Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta agar KPK tidak khawatir atas proses hak angket di DPR. Menurut dia, angket merupakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPR. "Pansus merupakan proses konstitusional, kecuali bukan proses konstitusional," tandas politisi Partai Gerindra. [mdr]

 
x