Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 November 2017 | 11:40 WIB

Kasus BLBI, KPK Periksa Mantan Ketua BPPN

Oleh : Indra Hendriana | Selasa, 13 Juni 2017 | 10:55 WIB
Kasus BLBI, KPK Periksa Mantan Ketua BPPN
Juru Bicara KPK Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Edwin Gerungan dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pemberian SKL BLBI Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

Edwin akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Syrafuddin Arsyad Tumenggung yang juga mantan Kepala BPPN. Edwin menjabat sebagai Kepala BPPN, 6 November 2000 hingga 25 Juni 2001 sebelum Syafruddin.

"Yang bersangkutan, Edwin akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAT," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Bersama Edwin, KPK juga memanggil Direktur Utama PT Datindo Entry Com, Ester Agung Setiawati. Dia akan dimintai keterangan dalam kasus yang sama.

Sekadar diketahui, Edwin ialah profesional yang telah lama berkecimpung di dunia perbankan nasional. Di pernah dipercaya untuk menjadi komisaris di Bank Danamon dan Bank Mandiri, sebelum akhirnya hijrah ke sektor pertambangan multinasional.

Dalam penyidikan kasus ini, KPK sudah memanggil sejumlah bekas petinggi BPPN. Kemudian, mantan Menko Ekonomi Keuangan dan Perindustrian Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli serta mantan Menteri Keuangan Bambang Subianto.

Hal itu dilakukan guna menggali perkara dugaan korupsi pemberian SKL BLBI untuk BDNI yang dinilai merugikan negara Rp3,7 triliun dari segi kebijakan dan aturan. Salah satunya soal perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dengan BPPN untuk menghapuskan utang BLBI.

BDNI merupakan salah satu bank berlikuiditas terganggu karena dampak krisis ekonomi 1998. BDNI mengajukan pinjaman lewat skema Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Namun dalam perjalanannya, BDNI menjadi salah satu kreditor yang menunggak. Pada saat yang bersamaan, pemerintah mengeluarkan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) yang lebih ringan dengan dasar Instruksi Presiden (Inpres) nomor 8 tahun 2002.

Berdasarkan Inpres tersebut, bank yang menjadi obligor BLBI bisa dinyatakan lunas hutangnya jika membayar lewat 30 persen uang tunai dan menyerahkan aset senilai 70 persen dari nilai hutang.

Syafruddin yang telah menjabat sebagai Ketua BPPN sejak April 2002, mengusulkan ke Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) agar SKL BDNI disetujui pada Mei 2002.

Perubahan litigasi pada kewajiban BDNI jadi rekstruturisasi aset sebesar Rp4,8 triliun. Hasil restrukturidasi adalah Rp1,1 triliun dinilai dapat dipenuhi dan ditagihkan ke petani tambak yang memiliki hutan ke BDNI.

Namun, hutang senilai Rp3,7 triliun tidak dibahas dalam proses resutrukturisasi. Sehingga ada kewajiban BDNI sebagai obligor yang belum ditagih. "Pada April 2004 tersangka SAT selaku ketua BPPN mengeluarkan surat pememenuhan kewajiban pemegang saham terhadap Sjamsul Nursalim," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan.

Atas perbuatannya, Syafruddin disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [rok]

Tags

Komentar

 
x