Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 22 Oktober 2017 | 15:24 WIB

Pansus Hak Angket KPK

Pengawasan DPR kepada KPK Harus Proporsional

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Selasa, 13 Juni 2017 | 06:07 WIB
Pengawasan DPR kepada KPK Harus Proporsional
Logo DPR dan KPK - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Peneliti Pusat Laboratorium Politik Indonesia, Mohammad Hailuki menilai hal yang wajar anggota DPR menggunakan hak angket untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dia, pengawasan yang dilakukan DPR terhadap KPK harus diletakkan secara proporsional bahwa KPK sebagai lembaga yang menerima alokasi anggaran dari DPR dan pimpinannya dipilih oleh DPR.

"Maka sudah sewajarnya diawasi oleh DPR, terlebih banyak pandangan kritis terhadap KPK terkait penanganan kasus yang terkesan tebang pilih," kata Hailuki kepada INILAHCOM, Senin (12/6/2017).

Untuk itu, kata Hailuki, karena KPK bukan lembaga politik maka tidak perlu menyikapi pembentukan pansus angket KPK secara politis. Sedangkan, DPR melalui pansus angket pun harus fokus dan lurus kepada pengawasan pengelolaan anggaran dan kinerja KPK tanpa mempolitisir kepada hal-hal lainnya.

Ia mengatakan jika pansus angket DPR tidak fokus dan lurus bekerja, publik khawatir ujung dari angket tersebut adalah pelemahan KPK, bahkan pansus angket bisa melumpuhkan KPK dengan dasar penyalahgunaan anggaran penegakan hukum.

"Pada posisi ini bisa menimbulkan instabilitas politik," tandasnya.

Untuk diketahui, anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa terpilih sebagai Ketua Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan, posisi Wakil Ketua diisi oleh Risa Mariska dari PDI Perjuangan, Dossy Iskandar dari Hanura dan Taufiqulhadi dari Partai NasDem.[ris]

Komentar

 
Embed Widget

x