Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 26 Juli 2017 | 15:45 WIB

Kasus BLBI, KPK Panggil Eks Menkeu Bambang

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 12 Juni 2017 | 12:00 WIB
Kasus BLBI, KPK Panggil Eks Menkeu Bambang
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Subiyanto terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian surat keterangan lunas BLBI kepada BDNI milik Sjamsul Nursalim.

Bambang Subiyanto adalah Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Pertama sebelum Syafrudin Arsjad Tumenggung, yang saat ini dijadikan tersangka oleh KPK. Nah, Bambang akan dimintai keterangan untuk tersangka Syafrudin.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi dari SAT (Syafrudin Arsjad Tumenggung)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Bersama Bambang, KPK juga memanggil saksi lain yakni Hadi Avilla Tamzil, mantan Pegawai BPPN. Dia juga akan dimintai keterangan dalam kasus yang sama.

Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI BDNI milik Sjamsul Nursalim.

SKL diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Tindakan Syafruddin menerbitkan SKL ke Sjamsul Nursalim dinilai melanggar hukum. Pasalnya, dari tagihan Sjamsul Nursalim sebesar Rp4,8 triliun ke BPPN, bos PT Gajah Tunggal Tbk itu baru membayarnya Rp1,1 triliun lewat tagihan utang petani tambak di Dipasena. [fad]

Tags

 
Embed Widget

x