Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 24 Agustus 2017 | 00:35 WIB

Pansus Angket KPK Rawan Konflik Kepentingan

Oleh : Agus Iriawan | Senin, 12 Juni 2017 | 10:57 WIB
Pansus Angket KPK Rawan Konflik Kepentingan
Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam (kanan), Akademisi hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar (kiri), Peneliti Bidang Korupsi dan Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina (dua kiri) dan Kurnia Ramadhana (du - (Foto: inilah.com/Agus Priatna)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Wacth (ICW) Almas Sjafrina mengatakan hak angket KPK yang diusulkan oleh fraksi partai yang tergabung dalam pansus hak angket KPK. Namun, fraksi mempunyai irisan kepentingan dengan kerja KPK.

"Kalau para pengusul atau partai dan orang yang masuk panitia angket. Terlebih yang mempunyai kepentingan dengan kerja KPK, misalnya partai dan anggota yang tersangkut kasus e- KTP dan selama ini lebih dikenal dengan mau merivisi UU KPK," kata Almas kepada INILAHCOM, Senin (12/6/2017).

Dia mengaku, terdapat partai dan nama-nama anggota panitia angket yang mempunyai konflik kepentingan dengan KPK. Diketahui, terdapat dua partai dan empat anggota panitia angket yang namanya disebut-sebut dalam kasus E-KTP.

Selain itu, mayoritas panitia angket adalah pihak yang selama ini diketahui merupakan pengusul dan pendukung revisi UU KPK.

Menurutnya, Golkar dan PDIP adalah dua diantara tujuh asal fraksi panitia angket. PDIP mengirim enam nama perwakilan dan Golkar mengirim lima nama perwakilan.

"Dua partai ini secara jelas disebut menerima aliran dana korupsi proyek KTP Elektronik (E-KTP), bersama Partai Demokrat dan partai-partai lain yang tidak disebut namanya," ungkapnya.

Dia menyebutkan, sulit memisahkan penggunaan hak angket DPR dengan kasus E-KTP yang tengah ditangani KPK dan dalam proses persidangan. Sebab, kasus E-KTP, khususnya kesaksian Miryam S. Haryani, merupakan latar belakang diusulkannya hak angket oleh Komisi III DPR.

Secara individu, terdapat anggota panitia angket yang mempunyai konflik kepentingan kuat dengan angket terhadap KPK. Salah satunya adalah Agun Gunandjar dari Partai Golkar yang kemudian menjadi ketua panitia angket.

Bahkan, Agun Gunandjar disebut oleh Nazaruddin menerima aliran dana korupsi E-KTP. Anggota DPR asal dapil Jawa Barat ini bahkan telah diperiksa sebagai saksi oleh KPK.

Tidak hanya Agun Gunandjar, terdapat tiga nama lain yang mempunyai konflik kepentingan karena disebut-sebut dalam kasus E-KTP.

Ketiga nama tersebut adalah Bambang Soesatyo (Golkar), Masinton Pasaribu (PDIP), dan Desmond J. Mahesa (Gerindra). Ketiganya disebut oleh Miryam S. Haryani telah menekannya agar tidak mengakui pembagian uang dalam kasus E-KTP. Kesaksian ini pula yang kemudian dicabut oleh Miryam dan menimbulkan ketersinggungan DPR hingga berujung pada penggunaan hak angket.

Melihat kentalnya konflik kepentingan panitia angket, baik secara kelembagaan partai maupun individu, patut dicurigai penyelidikan DPR terhadap KPK melalui penggunaan hak angket lebih ditujukan untuk mengintervensi penanganan kasus E-KTP dan upaya pelemahan KPK akibat ditundatnya upaya DPR untuk merevisi UU KPK. [rok]

Tags

 
x