Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 15 Desember 2017 | 18:57 WIB

Kerugian Negara Kasus Pembelian Heli Dipolitisir?

Oleh : - | Kamis, 8 Juni 2017 | 21:50 WIB
Kerugian Negara Kasus Pembelian Heli Dipolitisir?
Pengamat Militer, Sidra Tahta Muhtar - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat Militer, Sidra Tahta Muhtar mengkritisi pengumuman penetapan status tersangka prajurit TNI terkait kasus korupsi pengadaan helikopter Agusta Westland (AW) 101.

Menurut dia, proses pengadaan helikopter AW 101 atas pertimbangan dan kebutuhan militer.

"Pada prinsipnya, mekanisme pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) dirancang secara sistematis," kata Sidra, Kamis (8/6/2017).

Ia menjelaskan spesifikasi teknis heli untuk kebutuhan super VIP itu masih kurang dari apa yang diharapkan, sehingga belakangan perlu ada perubahan-perubahan yang mempengaruhi mekanisme penganggaran.

"Pada proses penganggaran inilah reformasi di TNI terlihat rentan, maka dibutuhkan upaya ekstra untuk memperbaiki hal tersebut," ujarnya.

Sementara pakar hukum pidana, Suparji mengaku terkejut atas kasus ini yang muncul ke permukaan. Karena menurut dia, penolakan atas pengadaan helikopter AW 101 itu kental muatan politiknya.

"Disini menurut saya ada kompetisi antara TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Darat, suka atau tidak suka suasana ini bisa kita rasakan," katanya.

Ia menambahkan kalau dari sisi hukum kasus ini masih belum terlihat jelas. Apabila korupsi adalah memperkaya seseorang siapa yang diperkaya, dia menanyakan hal tersebut.

"Kalau masalah kerugian negara, siapa yang menghitung kerugian, harusnya bersifat nyata oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) dan tidak boleh direka-reka sehingga terlihat ada unsur korupsi," jelas dia.

Menurut dia, kasus ini untuk unsur korupsi masih diragukan karena unsur hukumnya belum terpenuhi. Apalagi, yang menyatakan ada pihak yang melakukan korupsi (tersangka) adalah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Arahnya ini kemana, harusnya diadili di pengadilan koneksitas kalau ingin menegakkan hukum bukan di pengadilan militer, apakah pemerintah sungguh-sungguh untuk menghapus korupsi di TNI," ujar dia.

Diketahui, pengadaan Helikopter AW 101 milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) memang masih menjadi polemik hingga saat ini karena tersangkut permasalahan korupsi.

Untuk membeli Helikopter AW 101 ini pemerintah Indonesia telah mengeluarkan anggaran sebesar USD 55 juta atau sekitar Rp 715 miliar. Karena dugaan korupsi yang terjadi, berdasarkan penyelidikan ternyata negara mengalami kerugian sebesar Rp220 miliar.

Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyatakan ada keterlibatan warga sipil sejumlah 7 orang dan pihak militer 3 orang dalam dugaan korupsi pengadaan AW 101 ini. Masalah ini masih terus diproses dan akan digelar pelaksanaan hukum di Pengadilan militer dalam beberapa waktu ke depan. [ton]

Tags

Komentar

 
x