Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 24 Oktober 2017 | 05:14 WIB

TNI-Polri Berebut 'Lapak' Terorisme?

Oleh : R Ferdian Andi R | Selasa, 6 Juni 2017 | 16:32 WIB
TNI-Polri Berebut 'Lapak' Terorisme?
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Perdebatan soal urgensi atau tidaknya TNI menangani pemberantasan tindak pidana terorisme tidak sekadar urusan normatif konsepsional soal posisi TNI dan Polri dalam perkara terorisme. Lebih dari itu, perdebatan ini mau tidak mau memunculkan tudingan soal siapa yang berwenang mengurus 'lapak' terorisme.

Riset sebuah harian terbitan Jakarta mengungkapkan soal persetujuan publik bila TNI turut serta bersama Polri memberantas aksi terorisme. Setidaknya sebanyak 92,6 persen responden yang memberikan persetujuan bila TNI turut serta bersama Polri memberantas terorisme.

Ketua Pansus RUU Pemberantasan Terorisme Mohammad Syafii menyebutkan temuan tersebut bukan hal baru dan menjadikan spirit bagi pansus untuk memasukkan TNI sebagai pihak yang turut serta dalam pemberantasan terorisme. "Jadi perdebatan soal TNI terkait terorisme ini sudah berakhir ketika pemerintah bersama DPR menyelesaikan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI. Di Pasal 7 UU TNI ada 14 Operasi Militer Selain Perang (OMSP) salah satunya memberantas terorisme," papar Romo Syafii saat dihubungi INILAHCOM, Selasa (6/6/2017).

Dengan demikian, imbuh politisi Partai Gerindra ini, tidak tepat persoalan TNI terlibat dalam pemberantasan terorisme dijadikan bahan perdebatan. Apalagi, sambung Romo, pelibatan TNI dalam operasi pemberantasan terorisme juga masuk menjadi draf usulan pemerintah yang tertuang di Pasal 43B RUU Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme.

Dia juga menepis anggapan keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme merupakan bentuk perebutan lapak yang selama ini dikuasai oleh Polri terkait dengan operasi pemberantasan terorisme. "Kan memang TNI memiliki tupoksi soal pemberantasan terorisme, kecuali tidak ada tupoksinya, minta kewenangan baru, itu baru merebut lapak. Toh semua dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)," tepis pria asal Sumatera Utara ini.

Soal kekhawatiran pelanggaran HAM dengan masuknya TNI dalam pemberantasan terorisme juga ditepis mentah-mentah oleh Romo Syafii. Dia justru mempertanyakan penanganan pemberantasan terorisme, apakah selama Polri memberantas terorisme, institusi tersebut tidak sepi dari tudingan pelanggaran HAM.

"Bagaimana orang yang mati tanpa proses persidangan itu? Kecuali selama ini bersih, justru saat ini pelanggaran itu terjadi. Kita ingin pelibatan TNI masing-masing akan semakin menciptakan situasi yang lebih baik," tegas Romo.

Sementara teripisah Ketua Setara Institute Hendardi menilai dukungan terhadap keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme merupakan sikap yang a-historis. Menurut dia, tanpa diimasukkan dalam UU Terorisme, TNI telah memiliki kewenangan untuk memberantas terorisme sebagaimana tertuang di Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU No 34/2004. "Tanpa mempertegas pengaturan peran TNI dalam RUU Antiterorisme yang sedang dirancang DPR dan Pemerintah, TNI sudah mengemban mandat tersebut," tegas Hendardi.

Dia justru menilai jika memasukkan norma baru dalam UU Terorisme terkait keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, mempertegas peran TNI dalam RUU Antiterorisme justru akan bertentangan dengan Pasal 7 UU 34 Tahun 2004 yang mengharuskan adanya kebijakan dan keputusan politik negara dalam melibatkan TNI pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk dalam soal terorisme.

Hendardi kembali menegaskan, pelibatan TNI secara eksplisit harus ditolak dengan alasan merusak sistem peradilan pidana (criminal justice system).Selain itu, dia juga menyebutkan keterlibatan TNI akan memperlemah akseptabilitas dan akuntabilitas kinerja pemberantasan terorisme.

"Karena TNI tidak tunduk dan bukan aktor dalam sistem peradilan pidana terpadu. Tidak ada hak uji (habeas corpus) atas tindakan paksa yang dilakukan oleh TNI. Jika ini terjadi akan membahayakan demokrasi, HAM, dan profesionalitas TNI itu sendiri," tandas Hendardi. [mdr]

Komentar

 
x