Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 25 November 2017 | 03:31 WIB

Kasus BLBI, Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara

Oleh : Willi Nafie | Senin, 5 Juni 2017 | 12:56 WIB
Kasus BLBI, Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarata - Maqdir Ismail selaku kuasa hukum Sjamsul Nursalim mengatakan kliennya sudah menyelesaikan kewajiban pembayaran BLBI dengan menyerahkan aset yang dimiliki melalui skema perjanjian Master Settlement And Acquisition Agreement (MSAA).

"Klien kami memilih MSAA karena kooperatif, tapi kenapa terus dipersoalkan, padahal masih banyak obligor obligor BLBI yang tidak kooperatif, tidak mau mengembalikan dana BLBI, namun dibiarkan," kata Maqdir lewat siaran pers kepada wartawan, Senin (5/6/2017).

Maqdir menjelaskan, perjanjian MSAA diputuskan di tahun 1998, sebagai salah satu jalan tengah di tengah krisis ekonomi. Pemerintah yang membutuhkan percepatan pemulihan ekonomi mengesampingkan langkah hukum. Pemidanaan dianggap bukan langkah tepat karena hanya akan memenjarakan orang sementara aset-aset dan harta benda dari pengucuran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bisa tak kembali, sehingga ekonomi akan mandeg.

Karenanya, butuh terobosoan yang bersifat perdata, berupa perjanjian pengembalian aset dalam program MSAA di bulan September 1998.

"Para obligor merasa perlu kepastian hukum tidak dikejar oleh aparat hukum jika rezim pemerintahan berganti, maka dikeluarkanlah oleh pemerintah saat itu release and discharge," tuturnya.

Menurut Maqdir, sekitar bulan Oktober 1998, pemerintah sudah melaporkan kepada International Monetery Fund (IMF) di mana Indonesia terikat dengan Letter of Intents (LOI) yang mengatakan pemerintah bersepakat untuk menyelesaikan kewajiban para obligor BLBI di bawah Badan Penyehatan Perbankkan Nasional (BPPN) dengan penyelesaian secara perdata.

Dalam situasi negara atau pemerintah sudah menundukan diri secara perdata berupa MSAA, maka pemerintah dan warga negara harus tunduk untuk saling mematuhinya.

"Jika ingin mengubahnya, maka batalkan dulu keputusan politiknya dan yang bisa membatalkan MSAA hanya lewat putusan pengadilan atau melalui lembaga arbitrase. Lalu dimana kerugian negaranya," pungkasnya. [rok]

Tags

Komentar

 
x