Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 28 Juni 2017 | 10:32 WIB

Persekusi Wujud Kritik atas Institusi Hukum

Oleh : R Ferdian Andi R | Jumat, 2 Juni 2017 | 19:11 WIB
Persekusi Wujud Kritik atas Institusi Hukum
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Fenomena persekusi tiba-tiba dalam beberapa hari terakhir ini menjadi sorotan publik, termasuk aparat. Upaya penghakiman oleh pihak sipil terhadap siapa saja yang dianggap menyebar ujaran kebencian.

Fenomena persekusi merupakan efek turunan dari fenomena media sosial saat ini yang cukup marak. Penggunaan media sosial yang tidak bijak menimbulkan efek turunan yang tidak sederhana. Mulai efek sosial, ekonomi, hingga persoalan hukum.

Pemerintah sebenarnya sejak awal telah menyiapkan soal regulasi tentang adab di media sosial. Seperti Surat Edaran Kapolri No SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech), Permen Kominfo No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif termasuk UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sayangnya, dalam penegakan berbagai regulasi tersebut tampak aparat tak konsisten menerapkannya. Sebagai delik adukan, semestinya Polri memproses setiap aduan dari pihak yang merasa dirugikan dari ujaran yang disebarkan melalui media sosial. Anggapan polisi tebang pilih atas laporannya, muncul dari pihak-pihak yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti.

Hajatan demokrasi lokal di Jakarta menguras energi masyarakat. Bipolarisasi masyarakat terhadap dukungan calon kepala daerah berimbas pada sentimen antarkandidat dan antarpendukung. Belum lagi persepsi yang begitu kuat soal keberpihakan pemerintah terhadap kandidat tertentu dalam kontestasi yang keras dalam Pilkada DKI Jakarat beberapa waktu lalu itu.

Umpatan dan ujaran kebencian muncul dari kedua belah pihak dengan berbagai balutan dan rupa. Tujuannya untuk mendemoralisasi antarkelompok dan pihak yang ditokohkan. Masing-masing pihak tak jarang juga melaporkan pihak-pihak yang dianggap menyampaikan ujaran kebencian.

Terkait fenomena persekusi ini, Polda Metro Jaya akan melakukan patroli siber. Menurut Kapolda Metro Jaya M Iriawan, praktik persekusi merupakan tindakan yang melanggar hukum. "Tidak boleh orang diambil di dalam rumah, dibawa di bawah ancaman dan tekanan," tegas Kapolda di Jakarta, Jumat (2/6/2017).

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid menyerukan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan media sosial dengan bertanggungjawab, menghindarkan diri dari ujaran kebencian, fitnah dan merendahkan pihak lain. "Bermuamalah di media sosial sebagai bagian dari pelaksanaan hak berepkresi warga negara harus dilandasi dengan nilai etika, akhlak mulia dan norma susila serta etika," kata Zainut.

Ia juga mengingatkan kepada pihak yang mengusung misi amar ma'ruf nahi munkar, agar melaksanakan dakwah sesuai dengan koridor hukum serta tidak menggunakan cara yang melanggar hukum. "Aparat penegak hukum harus bertindak cepat jika ada orang yang melanggar hukum," cetus politisi PPP ini.

Budaya hukum masyarakat dengan menempatkan institusi hukum sebagai ruang untuk penyelesaian setiap persoalan semestinya diikuti dengan kesigapan struktur hukum untuk memproses setiap aduan. Fenomena persekusi selain memang melanggar hukum, bila dimaknai tidak linier, fenomena ini tidak terlepas dari persepsi yang muncul akibat ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Semua pihak harus introspeksi dengan fenomena persekusi ini. [mdr]

 
x