Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 28 Juni 2017 | 10:32 WIB

Ketua MPR Ajak Rakyat Dialog Selesaikan Masalah

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Senin, 29 Mei 2017 | 18:11 WIB
Ketua MPR Ajak Rakyat Dialog Selesaikan Masalah
Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengajak semua rakyat Indonesia bersatu untuk musyawarah dan duduk bersama jika ingin menyelesaikan suatu permasalahan.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara hukum sehingga tidak bisa main hakim sendiri.

"Ada masalah, musyawarah. Kalau ada pelanggaran hukum, ada penegak hukum jangan main hukum sendiri. Kita bersaudara, kompak saling menghormati dan menghargai," kata Zulkifli di Gedung DPR, Senin (29/5/2017).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta kepada semua pihak untuk tidak mengintimidasi lagi, karena Indonesia sebagai negara hukum sehingga jika ada suatu persoalan harus dilaporkan segera kepada aparat penegak hukum.

"Jangan mengambil sikap sendiri, mau jadi apa kita. Kalau Anda tidak suka lalu main hakim sendiri, lah terus gimana? Porak-poranda kita, kalau ada masalah serahkan ke penegak hukum jangan menyelesaikan masalah sendiri-sendiri," ujarnya.

Untuk diketahui, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) meminta pemerintah Indonesia mewaspadai aksi persekusi yang disebut Efek Ahok (The Ahok Effect).

Pasalnya, jaringan relawan kebebasan di Asia Tenggara tindakan persekusi itu sudah menyebar merata di seluruh Indonesia dan perlu menjadi perhatian serius karena tingkat ancamannya nyata.

Latar belakang dari persekusi The Ahok Effect ini muncul sejak dipidanakannya Ahok dengan pasal penodaan agama, dimana muncul kenaikan drastis pelaporan menggunakan pasal 28 ayat 2 UU ITE.

Setelah Ahok divonis bersalah, muncul tindakan persekusi atau pemburuan atas akun-akun yang dianggap menghina agama/ulama di media sosial. Persekusi ini dilakukan dengan beberapa tahap.

Pertama, lewat Facebook Page, admin men-trackdown orang-orang yang menghina ulama/agama. Kedua, menginstruksikan massa untuk memburu target yang sudah dibuka identitas, foto, dan alamat kantor/rumah.

Ketiga, aksi geruduk ke kantor/rumahnya oleh massa. Keempat dibawa ke polisi dan dikenakan pasal 28 ayat 2 UU ITE atau pasal 156a KUHP. [ton]

 
Embed Widget

x