Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 18 Oktober 2017 | 12:51 WIB

Kasus BLBI

Eks Bos Gajah Tunggal Mangkir dari Panggilan KPK

Oleh : Indra Hendriana | Jumat, 19 Mei 2017 | 19:43 WIB
Eks Bos Gajah Tunggal Mangkir dari Panggilan KPK
Juru Bicara KPK Febri Diansyah - (Foto: Inilahcom/Indra Hendriana)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Mantan Presiden Komisaris PT Gajah Tunggal Tbk. Mulyati Gozali mangkir alias tidak memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sedianya, Mulyati yang juga eks Direktur Keuangan PT Gajah Tunggal Tbk. ini akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pemberian surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh BPPN kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

"Mulyati Gozali saksi SAT (Syafruddin Arsyad Tumenggung, mantan kepala BPPN) tidak hadir. Sampai sore ini tidak ada konfirmasi terkait ketidakhadiran saksi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Menurut Febri pihaknya akan menjadwal ulang pemeriksaan terhadap Mulyati. Itu dilakukan karena penyidik memerlukan keterangan yang bersangkutan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Syafruddin.

"Akan dijadwalkan ulang pekan depan," ujar Febri.

Dugaan menguat Mulyati akan dimintai keterangan seputar aliran dana BLBI Sjamsul. Sebab, KPK menduga aliran uang BLBI mengalir ke PT Gajah Tunggal Tbk yang juga perusahaan milik Sjamsul Nursalim.

Selain Mulyati, hari ini penyidik KPK juga memanggil eka Deputi Bidang Sistem, Prosedur, dan Kepatuhan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), Jusak Kazan. Dia juga akan dimintai keterangan dalam kasus yang sama. Yakni kasus yang saat ini menjerat mantan bosnya di BPPN.

Nah untuk Jusak, dugaan menguat akan dimintai keterangan seputar pemberian SKL BLBI dari BPPN terhadap BDNI milik Sjamsul Nursalim. Sebab, BPPN sudah memberikan SKL BLBI meski BDNI belum melunasi semua utangnya.

Mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsjad Temenggung resmi ditetapkan sebagai tersangka pertama dalam kasus dugaan mega korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada BDNI milik Sjamsul Nursalim.

Syafruddin diduga telah melakukan kongkalikong serta menerbitkan SKL BLBI untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun.

Sebab, dalam catatan KPK, kewajiban Sjamsul Nursalim yang mesti diserahkan ke BPPN sebesar Rp4,8 triliun. Namun, hanya diserahkan ke BPPN Rp 1,1 triliun dalam bentuk aset dan piutang tambak udang.

Atas perbuatannya, Syafruddin Temenggung disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [ton]

Tags

Komentar

 
x