Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 23 Agustus 2017 | 11:22 WIB

Hak Angket KPK, Nafsu Besar Nyali Minim

Oleh : R Ferdian Andi R | Jumat, 19 Mei 2017 | 16:27 WIB
Hak Angket KPK, Nafsu Besar Nyali Minim
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Panitia Angket KPK DPR RI hingga memasuki masa sidang DPR, pada Kamis (18/5/2017) dipastikan belum ada satupun keanggotaan yang dikirimkan fraksi-fraksi di DPR. Padahal, sejatinya, keinginan untuk membongkar kerja KPK menjadi arus utama di internal DPR.

Hari pertama kerja DPR usai masa reses, tidak ada tanda-tanda fraksi-fraksi di DPR mengirim perwakilannya untuk masuk keanggotaan di Panitia Angket DPR. Padahal, keputusan penggunaan hak angket KPK telah diketok palu pada sidang paripurna jelang penutupan masa sidang sebelumnya pada 28 April 2017 bulan lalu. Tidak ada satupun anggota panitia angket yang dikirim ke pimpinan DPR ini, telah diprediksikan sebelumnya.

"Nama-nama dari fraksi ini sampai tadi, sampai melaksanakan rapat Bamus itu belum ada yang masuk, sehingga secara praktis kita tidak bisa menindaklanjuti," ungkap Wakil Ketua DPR Agus Hermanto saat diskusi "Kemana Hak Angket KPK Berujung" di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Lebih lanjut politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan, merujuk UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, bila usul hak angket telah mendapat persetujuan sidang paripurna DPR, maka fraksi-fraksi di DPR harus mengirimkan anggotanya untuk menjadi anggota panitia angket. "Pasal 171 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan bila angket disetujui, maka semua fraksi harus mengirim anggotanya," urai Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Melihat kondisi saat ini di internal DPR, Agus menyebutkan angket KPK DPR tidak bisa ditindaklanjuti lantaran belum ada satupun anggota fraksi yang ditunjuk sebagai anggota Panitia Hak Angket. "Tentu saat ini tidak bisa ditindaklanjuti. Mungkin untuk rapat Badan Musyawarah (Bamus) selanjutnya dibicarakan kembali," terang Aher, demikian ia kerap dipanggil.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil menyebutkan keputusan partainya memerintahkan agar Fraksi PKS tidak ikut serta dalam usulan hak angket KPK dengan tidak mengirim anggotanya di Panitia Angket KPK. " PKS tidak bersedia menggunakan hak angket itu dan tidak mengirim anggota-anggota untuk duduk di pansus hak angket," ujar Nasir.

Hanya saja, Nasir menyebutkan carut marut soal angket KPK ini tidak terlepas dari komunikasi di antara partai politik yang tidak terbangun dengan baik. Komunikasi yang baik antarpartai, kata Nasir akan menghindari kesalahpahaman ihwal rencana hak angket ini.

"Saya mengusulkan ada komunikasi masing-masing fraksi, bahkan melibatkan ketua umum sehingga persepsinya sama, jangan sampai ada dugaan atau kemudian ada info-info seolah-olah pansus hak angket ini ingin melindungi kepentingan seseorang atau ingin menyelamatkan seseorang atau ingin membunuh KPK atau ingin memberangus KPK dan sebagainya," sebut Nasir.

Sementara anggota Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasatibu menepis anggapan bila angket KPK dimaksudkan untuk memperlemah KPK dan menghambat agenda pemberantasan korupsi. "Selama ini narasi yang dibangun itu, adalah perihal tentang KPK, siapapun yang mengkritisi KPK selalu dianggap menghambat pemberantasan korupsi," keluh Masinton.

Menurut dia, tujuan hak angket KPK dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan di internal KPK dan bertujuan untuk memperokokoh sistem pemberantasan korupsi. "Kami yang mengusung hak angket ini digunakan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan di tubuh KPK dan kemudian kita memperkokoh sistem pemberantasan korupsi kita," sebut Masinton.

Menurut dia, selama 15 tahun KPK berdiri tanpa adanya kontrool. Ia menilai situasi terebut sungguh berbahaya. Dia menegaskan tidak boleh dalam sistem demokrasi ada sebuah institusi negara yang luput dari pengawasan rakyat. "Dalam hal ini secara formal representasi keterwakilan rakyat itu adalah DPR," tandas Masinton. [mdr]

 
Embed Widget

x