Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 27 Mei 2017 | 18:41 WIB

Jokowi Harap Pengawasan Dana Desa Diperketat

Oleh : Ray Muhammad | Kamis, 18 Mei 2017 | 21:21 WIB
Jokowi Harap Pengawasan Dana Desa Diperketat
(Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk terus mengawal implementasi kebijakan pemerintah, utamanya dalam hal pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah 2017 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/5/2017).

"Saya harapkan kepada aparat pengawasan agar penggunaan anggaran ini dikawal, diawasi, dicek, dikontrol betul-betul. Agar nanti ada output yang baik, ada outcome yang baik," kata Jokowi.

Anggaran dana desa misalnya, nominal yang dianggarkan pemerintah untuk membangun desa tidaklah sedikit dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Mulai dari Rp20 triliun pada tahun 2015, Rp47 triliun pada tahun 2016, hingga Rp60 triliun dianggarkan pemerintah pada tahun ini.

Oleh sebab itu, para Kepala Desa harus bisa mengelola dana tersebut secara efektif dan efisien.

"Saya titip Rp60 triliun itu bukan uang sedikit, bisa menjadikan desa kita baik, tapi juga bisa menjadikan Kepala Desa itu menjadi tersangka kalau cara-cara pengelolaannya tidak baik," ungkapnya.

Guna mewujudkan hal tersebut, Kepala Negara berharap jajarannya memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola anggaran pembangunan desa.

Hal ini mengingat para Kepala Daerah kini lebih disibukan dengan urusan pembuatan laporan dibandingkan turun ke lapangan untuk membangun desanya.

"Tolong dimulai dibangun sebuah sistem aplikasi, sistem keuangan desa (Siskeudes) ini yang simpel, yang sederhana. Saya lihat yang dulu laporannyaw ruwet. Bagaimana Kepala Desa malah tidak mengurus desanya malah mengurus laporannya," ujarnya.

Turut hadir mendampingi Presiden RI dalam acara ini antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Wakil Ketu KPK Alexander Marwata serta Kepala BPKP Ardan Adiperdana. [ton]

Tags

 
x