Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 30 Mei 2017 | 01:58 WIB

KPK Tak Pernah Terima Surat Kelayakan Bebas Urip

Oleh : Ray Muhammad | Kamis, 18 Mei 2017 | 18:11 WIB
KPK Tak Pernah Terima Surat Kelayakan Bebas Urip
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku belum pernah menerima surat laporan dari kepala lapas atau Dirjen pemasyarakatan terkait kelayakan remisi serta status pembebasan bersyarat kepada terpidana kasus dugaan penyalahgunaan bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Urip Tri Gunawan pada 12 Mei 2017 lalu.

"Saya enggak nggak tahu pembebasan jaksa Urip itu rasa-rasanya. Selama saya menjadi pimpinan KPK, tidak pernah menerima semacam surat dari Kalapas atau dirjen pemasyarakatannya terkait layak enggak sih, orang ini diberi pembebasan bersyarat. Atau diberi remisi, kami belum pernah menerima," tutur Alex di area Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (18/5/2017).

Ia pun menjelaskan, biasanya sebelum memberikan remisi kepada terpidana kasus korupsi ada sejumlah persyaratan yang harus dipertimbangkan.

"Biasanya seorang terpidana akan memperoleh remisi, biasanya Kalapas akan menyampaikannya kepada KPK terkait apakah terpidana tersebut menjadi justice collabolator atau tidak. Nanti KPK akan memberikan rekomendasi bahwa yang bersangkutan kita tolak, permohonan jc-nya. Hal-hal seperti itu biasanya menjadi pertimbangan bagi pihak kalapas atau dirjen pemasyarakatan," ungkapnya.

Meskipun demikian, Alex mengakui mendapat laporan bahwa menurut dirjen pemasyarakatan pemberian status pembebasan bersyarat ini telah sesuai prosedur dan tidak harus berkonsultasi dengan KPK.

Untuk itu, KPK menilai perlunya dilakukan penyamaan persepsi terkait penanganan terhadap terpidana kasus korupsi.

"Kalau berdasarkan Peraturan Pemerintah tahun 2012 atau berapa, ada pembatasan, terkait ketika ada korupsi itu ada perlakuan khusus, misalnya yang bersangkutan harus menjadi justice collabolator untuk dapat remisi atau untuk mendapatkan hak untuk pembebasan bersyarat. Mungkin itu nanti yang perlu kita samakan persepsinya," paparnya. [ton]

 
x