Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 30 Mei 2017 | 10:29 WIB

KPK Periksa 2 Notaris terkait Korupsi BLBI

Oleh : Indra Hendriana | Kamis, 18 Mei 2017 | 11:01 WIB
KPK Periksa 2 Notaris terkait Korupsi BLBI
Juru Bicara KPK Febri Diansyah - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang saksi dari unsur notaris yakni Djoni dan Lianawati Tjendra, Kamis (18/5/2017).

Keduanya akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari BPPN kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

"Mereka akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka SAT (Syamsul Arsyad Tumenggung)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (18/5/2017).

Belum diketahui dengan pasti kaitan dua orang notaris dalam kasus ini. Namun, berdasar penelusuran dua notaris itu berasal dari Lampung. Nah, di Lampung Sjamsul memang diketahui punya lahan tambak udang Dipasena.

Kuat dugaan keduanya akan dimintai keterangan terkait aset-aset tambak itu. Sebab, Sjamsul sebelumnya mengatakan bahwa utang dirinya senilai Rp 4,8 triliun sudah lunas. Pelunasan itu dilakukan dengan menjaminkan aset tambak itu.

Namun setelah diteliti, ternyata aset tambak udang milik Sjamsul hanya senilai Rp 1,1 triliun. Sehingga dia masih punya kewajiban membayar Rp 3,7 miliar pada pemerintah. Nah inilah yang saat ini tengah ditangani oleh KPK.

Mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsjad Temenggung resmi ditetapkan sebagai tersangka pertama dalam kasus dugaan mega korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Syafruddin diduga telah melakukan kongkalikong serta menerbitkan SKL BLBI untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun.

Atas perbuatannya, Syafruddin Temenggung disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [rok]

Tags

 
x