Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 25 November 2017 | 18:15 WIB

Kakanwil DJP Jasus Intervensi Kepala KPP PMA Enam

Oleh : Indra Hendriana | Rabu, 17 Mei 2017 | 20:03 WIB
Kakanwil DJP Jasus Intervensi Kepala KPP PMA Enam
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Andil Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus (Kakanwil DJP Jasus), Muhammad Hanif terhadap pembatalan pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT EK Prima Ekspor Indonesia akhirnya terkuak.

Keterlibatan Hanif mengemuka saat dia dihadirkan dalam persidangan terdakwa Handang Soekarno, bersamaan dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Enam, Johnny Sirait di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (17/5).

Mulanya, jaksa penuntut umum mencecar Johnny seputar proses pencabutan PKP PT EK Prima. Kata Johnny, pencabutan PKP itu lantaran adanya restitusi pajak bodong, bahkan juga terkait tunggakan pajak PT EK Prima sebesar Rp 78 miliar untuk periode 2014-2015.

Atas berbagai permasalahan itu kemudian PT EK Prima mengajukan keberatan. Kemudian, agar PT EK Prima tidak dibebankan begitu berat atas tunggakan pajaknya, Johnny menyarankan supaya perusahaan tersebut mengajukan pengampunan pajak atau 'tax amnesty'.

"Setelah kita jelaskan, kita beri waktu dia untuk ikut 'tax amnesty'. Kemudian datang namanya Siswanto dari PT EK Prima, pada 22 Agustus 2016. Sangat setuju dia akan ikut 'tax amnesty," papar Johnny.

Lantaran tidak ada tindakan dari PT EK Prima untuk mengajukan 'tax amnesty' sampai batas waktu yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan, kemudian KPP PMA Enam mengajukan bukti permulaan adanya dugaan pidana pajak PT EK Prima.

"Sampai sore, (26 September 2016, batas akhir pengajuan 'tax amnesty') tim pengawas konsultan pajak, akuntan representasi dari PT EK Prima, katanya tidak bisa dihubungin," jelasnya.

Atas kondisi tersebut, KPP PMA Enam selanjutnya menganalisa soal pencabutan PKP PT EK Prima. Hasilnya, disampaikan oleh Johnny di depan Hanif, dalam sebuah rapat di kantornya pada 3 Oktober 2016.

Kala itu, Hanif setuju atas pencabutan PKP PT EK Prima. Tapi anehnya, sehari kemudian, Hanif justru memerintahkan Johnny untuk membatalkan pencabutan PKP PT EK Prima.

"Ada rapat waktu 3 Oktober 2016, ada dua direktorat dan Kakanwil. Hasil notulen itu tidak ada pembatalan pencabutan PKP. Tapi 4 Oktober 2016, diperintahkan harus dibatalkan semua, termasuk PT EK Prima," ungkap Johnny di hadapan majelis hakim.

Perintah pembatalan pencabutan PKP PT Eka Prima menurut Johnny disampaikan Hanif melalui telepon, tanpa memberikan alasan yang jelas. Johnny pun mengklaim sempat mempertanyakan perintah itu. Namun, imbuh dia, Hanif malah menuduh yang tidak-tidak.

"Ada, saya di telepon Kakanwil. 'Itu batalin semua, ini Kakanwil yang bicara'. Saya jawab, kemarin baru rapat. Saya dibilang main di dua kaki, nah saya bingung juga jawabnya," ujar Johnny sambil menirukan perkataan Hanif dalam telepon.

Lebih jauh dia sampaikan, alasan tertulis ihwal pembatalan pencabutan PKP PT EK Prima baru diterima dari pihak Kanwil DJP Jakarta Khusus satu bulan setelahnya pada 7 November 2016.

Sekadar mengingatkan, permasalahan pajak PT EK Prima menjadi polemik usai Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Handang selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Pajak pada 21 November 2016.

Handang ditangkap dengan barang bukti uang sebesar Rp 1,9 miliar yang berasal dari kocek Country Director PT EK Prima, Ramapanicker Rajamohanan Nair. Suap tersebut untuk menyelesaikan masalah pajak PT EK Prima.

PT EK Prima memiliki tunggakan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) PPN 6 September 2016, sebesar Rp 52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014, dan Rp 26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015. [rok]

Tags

Komentar

 
x