Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 18 Oktober 2017 | 12:51 WIB

Demi Citra, Hak Angket KPK Layu Sebelum Berkembang

Oleh : R Ferdian Andi R | Kamis, 18 Mei 2017 | 01:11 WIB
Demi Citra, Hak Angket KPK Layu Sebelum Berkembang
(Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Keputusan sidang Paripurna DPR pada Jumat (28/4/2017) bulan lalu yang menyetujui hak angket DPR terhadap KPK besar kemungkinan tak berlanjut. Penolakan dari berbagai elemen masyarakat mencuat ke publik. Pilihan bagi DPR, mundur dengan tertib atas keputusan yang telah diketok itu. Citra menjadi tujuannya.

Pil pahit harus kembali ditelan DPR. Keputusan paripurna DPR yang berisi persetujuan terhadap hak angket terhadap KPK, secara politik tak lagi memungkinkan untuk dilanjutkan. Mayoritas fraksi di Parlemen memastikan untuk tidak mengirim anggotanya untuk terlibat di kepanitian angket KPK. Di samping itu, sejumlah pimpinan DPR dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Khusus untuk Fahri Hamzah, selain dilaporkan ke MKD, bekas politisi PKS itu juga dilaporkan ke KPK, atas tudingan obstruction of justice, menghalangi-halangi proses penyelidikan kasus E-KTP. Begitu yang ditudingkan sejumlah lembaga non pemerintah.

DPR kembali memulai bersidang pada Kamis (18/5/2017) dengan agenda pembukaan masa sidang DPR. Diprediksikan sejumlah interupsi bakal muncul dari anggota DPR salah satunya terkait dengan polemik usul hak angket KPK. Setidaknya panggung sidang paripurna DPR dengan agenda pembukaan masa sidang DPR bakal dimanfaatkan untuk mempertegas posisi politik masing-masing fraksi.

Resistensi publik yang cukup masif atas keputusan DPR terhadap usul hak angket memang belakangan tak lagi gencar seperti sesaat setelahpaska sidang paripurna DPR akkhir April lalu. Namun, penolakan publik terhadap usul hak angket ini berbuah dengan sikap tegas sejumlah fraksi yang memastikan tidak mengirim anggotanya di kepanitian hak angket. Sejumlah fraksi tersebut yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PKB dan Fraksi PPP.

Bahkan, DPP PPP memberi ancaman sanksi tegas kepada anggota Fraksi PPP DPR RI yang masih turut serta dalam hak angket. Ancaman sanksinya pun tak tanggung-tanggung, dipecat dari keanggotaan partai. "Diberhentikan sebagai anggota partai," ujar Ketua DPP PPP Saifullah Tamliha.

Kendati sikap mayoritas fraksi di parlemen memberi sinyal penolakan terhadap proses hak angket KPK ini belum tentu juga akan linier dengan keputusan politik di parlemen. Karena proses politik di Parlemen tidak sesederhana politik panggung melalui media massa.

Namun, kunci DPR sejatinya selama penolakan dari publik terus kencang, maka peluang penggunakan hak angket di DPR semakin tipis terlaksana. Begitu juga sebaliknya, bila tidak ada tekanan keras dari publik, tidak mustahil hak angket tetap jalan.

Hanya saja, yang utama dari hiruk pikuk ini, jadi atau tidak hak angket KPK menjadi panggung baru bagi fraksi di parlemen untuk menangguk untung surplus citra. Meski, soal citra ini kerapnya abstrak tak berbentuk nyata dalam politik elektoral.

Masih ingat jelang Pemilu 2014 lalu, sejumlah anggota DPR yang dimasukkan kategori politisi yang anti-pemberantasan korupsi, nyatanya masih saja terpilih dalam kontestasi politik melalui pemilu. Partai politik yang menaungi sejumlah politisi tersebut juga tetap memperoleh dukungan secara nasional cukup signifikan. [mdr]

Komentar

 
x