Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 30 Mei 2017 | 10:29 WIB

KPK Dukung Perppu Keterbukaan Informasi Perbankan

Oleh : Indra Hendriana | Rabu, 17 Mei 2017 | 15:58 WIB
KPK Dukung Perppu Keterbukaan Informasi Perbankan
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Dengan adanya aturan itu, maka pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memiliki keleluasaan untuk mengakses informasi keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Perppu ini dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk menggali potensi pajak.

Sebab, kata dia, banyak nasabah yang memiliki rekening banyak dengan saldo besar, tapi tidak pernah dilaporkan ke Ditjen Pajak.

"Saya sangat setuju sekali rekening-rekening bank itu bisa diakses karena selama inikan kesulitan kita adalah menggali potensi pajak. Salah satunya yah digali melalui rekening itu, kita tidak bisa pungkirilah banyak pengusaha, pejabat, atau masyarakat yang rekeningnya banyak, saldonya besar, tapi tidak dilaporkan ke Ditjen pajak. Harapannya kan ada peningkatan dari penerimaan pajak," kata Alex disela-sela acara peluncuran buku 'Metamorfosis Sandi Komunikasi Korupsi' di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Menurut Alex, pada 2018 mendatang keterbukaan informasi perbankan sudah menjadi suatu keharusan. Bahkan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia.

Dengan demikian, akan menjadi janggal apabila Indonesia masih menganut sistem kerahasiaan perbankan untuk akses perpajakan. Apalagi, pemerintah berkomitmen meningkatkan penerimaan pajak.

"Prinsipnya pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajak. Tahun 2018 ada keterbukaan informasi perbankan otomatis lagi, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Trennya kesana. Aneh aja kalau kita masih tetap bertahan pada kerahasiaan bank untuk akses perpajakan," kata dia.

Dikonfirmasi apakah pihak Ditjen Pajak sudah siap menjalankan aturan tersebut, Alex meyakini lmbaga itu memiliki banyak sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam menelisik rekening nasabah.

Alex juga meyakini reformasi birokrasi di tubuh Kementerian Keuangan dapat meminimalisir dampak negatif dari kewenangan mengintip rekening nasabah ini.[jat]

Tags

 
x