Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 18 Oktober 2017 | 12:51 WIB

Kegaduhan yang Tak Berkesudahan di Negeri Ini

Oleh : R Ferdian Andi R | Rabu, 17 Mei 2017 | 15:15 WIB
Kegaduhan yang Tak Berkesudahan di Negeri Ini
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kegaduhan politik Tanah Air nyaris tak ada jeda sepanjang 2014 hingga medio tahun 2017 ini. Kegaduhan saling susul menyusul dari masa ke masa. Faktor kepemimpinan menjadi kunci untuk menyudahi kegaduhan ini.

Sejak awal polemik pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyeruak di publik, sikap kepemimpinan nasional cenderung mengabaikan. Demonstrasi pertama kali digelar pada 14 Oktober 2016 belum menjadi atensi atas aspirasi yang mencuat. Padahal, sejak 9 Oktober 2016 MUI DKI telah memberi teguran ke Ahok soal pernyataannya. Dua hari kemudian, MUI Pusat memberi pendapat dan sikap keagamaan soal pernyataan Ahok.

Alih-alih memberi tanggapan moderat, unit lembaga negara memberi sinyal terang pernyataan Ahok soal Al Maidah 51 tidaklah bermasalah secara hukum. Dari sisi materi pernyataan memang umum. Sayangnya unit negara bukanlah pengamat, ia mewakili sikap negara. Harus berdiri di tengah, tidak boleh condong ke kanan atau ke kiri sesentipun. Setiap ucapan dan tindakan harus merepresentasikan konstitusi dan perangkat hukum lainnya. Padahal di saat bersamaan, ada sebagian kelompok yang memiliki pandangan berbeda; pernyataan Ahok masuk kategori delik pidana.

Munculah aksi 4 November 2016 atau acap dilabeli "Aksi 411". Dari sisi kuantitas massa, jauh melebihi aksi 14 Oktober, beberapa pekan sebelumnya. Ada letupan di Jumat petang itu. Sejumlah demonstran dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sempat ditahan. Beberapa jam kemudian, tepatnya pada Sabtu (5/11/2016) dini hari, pemimpin nasional dalam hal ini Presiden Joko Widodo ditemani sejumlah pembantunya di bidang politik dan hukum menggelar konferensi pers; "Ada aktor politik yang menunggangi aksi". Genderang kegaduhan pun seketika itu ditabuh dari Istana Merdeka, oleh Pemimpin Nasional, Presiden Joko Widodo.

Sikap saling curiga di antara komponen akhirnya muncul. Perbincangan yang sifatnya gosip berkembang liar di tengah-tengah masyarakat. Di saat bersamaan, pemerintah tak kunjung menunjuk hidung siapa aktor politik yang dimaksud. Alih-alih, tampil memperterang masalah, Presiden justru menggelar safari ke sejumlah kantor ormas keagamaan, lembaga pertahanan dan keamanan. Politik simbol bukan justru memperterang perkara yang dimaksud, justru menghadirkan narasi seperti kebhinnekaan, toleransi, dan sejenisnya.

Kala itu, Ketua MUI KH Ma'ruf Amin menyerukan dialog nasional antarkomponen. Usulan itu dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan, sikap curiga satu dengan lainnya. Sayangnya, usulan dari pemimpin tertinggi di ormas Nahdlatul Ulama (NU) itu tak diindahkan oleh pemerintah.

Di saat bersamaan, safari politik pemerintah justru menghadirkan sikap pilih kasih dan sikap pembeda antar satu ormas dengan ormas lainnya. Front Pembela Islam (FPI) sebagai ormas backbone aksi terkait Ahok tak pernah diundang dalam berbagi pertemuan pemerintah dengan berbagai ormas.

Belum reda polemik "aktor di belakang aksi 411", pemerintah melalui Polri menyebut ada upaya aksi makar. Pernyataan tersebut mencuat jelang digelarnya aksi 2 Desember 2016 yang dikenal dengan aksi 212. Sejumlah orang ditangkap atas sangkaan makar. Hingga kini tak jelas kelanjutan perkara tersebut.

Aksi 212 melibatkan jutaan orang itu menjadi puncak protes publik terhadap pernyataan Ahok. Meski tidak sedikit yang menilai aksi tersebut tidak terlepas dari setting politik dalam balutan Pilkada DKI Jakarta. Presiden, Wapres dan sejumlah menteri turut melaksanakan salat Jumat di lapangan Monas. Kekhawatiran adanya aksi kekerasan dalam aksi tersebut tidak terbukti.

Momentum kegaduhan berikutnya muncul saat penahanan Basuki Tjahaja Purnama Selasa (9/5/2017). Protes para pendukung Ahok muncul di berbagai daerah. Aksi menyalakan lilin di berbagai daerah sebagai bentuk protes atas penahanan Ahok sebagai terpidana dalam kasus penodaan agama. Bahkan di Minahasa, ancaman pemisahan dari NKRI juga mencuat sebagai bentuk protes atas putusan Majelis Hakim PN Jakarta Utara.

Berbagai kegaduhan yang belakangan mencuat ini melengkapi berbagai kegaduhan yang selama ini muncul ke permukaan. Presiden sebagai pemimpin nasional sudah semestinya melakukan berbagai upaya untuk menurunkan tensi kegaduhan di tengah publik. Langkah Presiden Jokowi pada Selasa (16/5/2017) yang mengumpulkan tokoh lintas agama harus ditindaklanjuti dengan langkah lanjutan yang konkret.

Narasi yang dimunculkan semestinya tidak lagi mempertentangkan dua isu diametral seperti kebhinnekaan vs anti-kebhinnekaan, toleran dan intoleran. Nyatanya narasi tersebut justru menjadi alat untuk berseteru di antara kelompok. Narasi tersebut telah menjadi amunisi untul menjatuhkan satu kelompok atas kelompok lainnya. Pemerintah harus tetap dalam posisi netral sebagai juru padam kegaduhan bukan justru sebaliknya. [mdr]

Komentar

 
x