Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 November 2017 | 09:36 WIB

KPK Nilai Pembebasan Jaksa Urip Lukai Keadilan

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 15 Mei 2017 | 22:22 WIB
KPK Nilai Pembebasan Jaksa Urip Lukai Keadilan
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menilai, pembebasan bersyarat yang diterima mantan Jaksa Kejaksaan Agung, Urip Tri Gunawan telah melukai keadilan publik.

Jaksa Urip Tri Gunawan adalah penerima suap dari Artalyta Suryani alias Ayin yang juga orang dekat Sjamsul Nursalim. Suap yang diterima Urip untuk menghentikan penyelidikan korupsi BLBI Sjamsul Nursalim di Kejaksaan Agung. Urip pun divonis pidana penjara selama 20 tahun.

Namun, Urip yang baru menjalani pidana penjara selama sembilan tahun di Lapas Sukamiskin, dia dibebaskan. Dia bebas karena mendapat pembebasan bersyarat dari Kemenkumham yang dipimpin oleh Yasonna Laoly.

Atas pemberian status bebas bersyarat tersebut, KPK menilai keputusan Ditjen Pas Kemenkumham dapat melukai keadilan publik.

"Jadi kalau ada seorang terpidana dihukum berat oleh Pengadilan, dan belum menjalan setengah (masa tahanan) saja sudah bisa menghirup udara bebas, saya pikir itu bisa melukai keadilan publik," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Senin (15/5/2017).

Dengan demikian, Febri mengaku bahwa pihaknya merasa kecewa. Untuk itu, dia meminta pihak Kemenkum HAM menjelaskan hal ini kepada publik.

"Kemenkumham perlu clear-kan dan Ditjen Pas juga perlu menjelaskan kepada publik. Jadi ini bukan kepentingan KPK yang menangani kasus ini, tetapi kepentingan publik yang jauh lebih besar," kata Febri.

Dalam kesempatan ini Febri meminta pihak Kemenkumham berhati-hati dalam memberikan pembebasan bersyarat pada narapidana. Utamanya narapidana kasus korupsi.

"ini tanggung jawab sepenuhnya lembaga tersebut dan sepatutnya dilaksanakan sesuai Undang-Undang," ujar Febri.

"Karena seingat saya, dia dipidana selama 20 tahun. Seharusnya dilakukan semaksimal mungkin. Kalaupun ada hak-hak UU, harus dilaksanakan dengan hati-hati," ungkap Febri.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta resmi menjatuhkan vonis terhadap Urip Tri Gunawan selama 20 tahun penjara, pada 4 September 2008. Putusan tersebut pun telah berkekuatan hukum tetap atau inkrakht didukung keputusan dari Mahkamah Agung (MA).

Dalam kasusnya, Urip terbukti menerima suap dari Artalyta Suryani sebesar USD660.000 untuk melindungi pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dari penyelidikan kasus BLBI yang ditangani Kejaksaan Agung. [ton]

Komentar

 
x