Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 25 November 2017 | 18:16 WIB

Penyimpangan PNRI di Proyek e-KTP Terungkap

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 15 Mei 2017 | 16:40 WIB
Penyimpangan PNRI di Proyek e-KTP Terungkap
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Penyimpangan anggota konsorsium PNRI proyek e-KTP terungkap dalam persidangan kasus yang merugikan uang negara senilai Rp2,3 triliun dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Diantaranya adalah terkait penyimpangan anggota konsorsium PNRI yang mensubkontrakkan proyek e-KTP, tanpa persetujuan tertulis dari Sugiharto selaku PPK (pejabat pembuat komitmen) proyek e-KTP.

Hal itu terungkap berdasarkan kesaksian Kepala Departemen Keuangan PT PNRI merangkap koordinator keuangan konsorsium PNRI, Indri Mardiani. Indri mengamini ada aliran uang PNRI kepada sejumlah perusahaan. Antara lain adalah PT Trisakti Mustika Grafika dan PT PURA Barutama.

"Kalau dilihat mutasinya (keuangan) ada (aliran ke perusahaan itu) pak," kata Indri di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (15/5/2017).

Namun begitu, dia mengklaim tidak ingat dengan baik berapa uang yang dikirim ke perusahaan itu. "Saya tidak ingat jumlahnya," kata dia.

Selain dua perusahaan diatas, PT PURA Barutama juga mendapat pekerjaan dari PNRI. Dan ada catatan keuangan terkait pekerjaan antara PNRI dengan PT Pura Barutama.

Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto terungkap sejumlah keganjilan terkait pengadaan e-KTP. Salah satunya konsorsium PNRI tidak melaksanakan kewajibannya yang telah diatur dalam kontrak.

Berdasarkan kontrak, konsorsium PNRI berkewajiban memproduksi, personalisasi, dan distribusi blangko KTP berbasis chip sebanyak 172.015.400 keping dengan perincian tahun 2011 sebanyak 67.015.400 keping dan tahun 2012 sebanyak 105.000.000 keping.

Konsorsium PNRI juga berkewajiban mengadakan peralatan data center, hardware, sistem AFIS, software, layanan keahlian pendukungan kegiatan, serta bimbingan teknis untuk operator dan pendampingan teknis.

Faktanya, telah terjadi penyimpangan. anggota konsorsium PNRI disebut mensubkontrakkan sebagian pekerjaan tanpa persetujuan tertulis dari Sugiharto sebagaimana yang diatur.

Paket pekerjaan pengadaan blangko e-KTP elektronik yang seharusnya dilaksanakan oleh Perum PNRI disubkontrakkan kepada PT PURA Barutama, PT Trisakti Mustika Grafika, PT Ceria Riau Mandiri dan PT Mecosuprin Grafia, PT Sinegri Anugrah Mustrika, serta PT Global Priam Media.

Sedangkan paket pekerjaan pengadaan blangko e-KTP yang dilaksanakan PT Sandipala Artha Putra disubkontrakkan kepada PT Trisakti Mustika Grafika, PT Pura Barutama, dan PT Betawi Mas Cemerlang. [ton]

Tags

Komentar

 
x