Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 November 2017 | 09:34 WIB

Rencana Pembubaran HTI Dinilai Terlalu Prematur

Oleh : Indra Hendriana | Minggu, 14 Mei 2017 | 07:28 WIB
Rencana Pembubaran HTI Dinilai Terlalu Prematur
(Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Rencana pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dinilai punya ideologi yang melanggar konstitusi, Pancasila, dan UUD 1945 disebut terlalu terburu-buru alias prematur.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman menilai, pemerintah terlalu gegabah dalam mengambil keputusan.

"Menurut kami terlalu Prematur, kenapa? karena tiba tiba mengumumkan pembubaran melalui pengumuman media massa tanpa terlebih dahulu melakukan pemanggilan terhadap HTI," kata Pedri pada INILAHCOM, Jakarta, Sabtu (13/5/2017).

Seharusnya, tegas dia, pemerintah melakukan pemanggilan terlebih dahulu terhadap pengurus HTI. Hal ini untuk menetahui apakah memang benar tuduhan pemeruntah itu benar adanya.

Dengan begitu, dia menyebut pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto sudah melakukan blunder yang sangat berbahaya bagi bangsa.

"Kenapa? kalau begitu caranya gampang saja pemerintah dengan subyektif membubarkan ormas-ormas tertentu secara enaknya," ujar dia.

Kendati demikian, apabila pemerintah tetap keukeuh membubarkan HTI, harus melalui Pengadilan, tidak dilakukan secara sepihak.

Sebab, melalui jalur Pengadilan menjadi tempat perdebatkan secara terbuka apakah HTI memang benar melanggar konstitusi, Pancasila, dan UUD 1945, seperti yang tengah dituduhkan.

"Sehingga pihak HTI juga punya kesempatan untuk melakukan pembelaan," ujar dia.

Pemerintah diketahui akan membubarkan HTI. Alasannya adalah, kegiatan yang dilaksanakan terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Selanjutnya, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

HTI sendiri membantah semua yang dituduhkan pihak pemerintah. Mereka meminta pemerintah membuktikan apa yang menjadi tuduhan terhadap HTI. [ind]

Komentar

 
Embed Widget

x