Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 27 Juli 2017 | 01:38 WIB

Ormas Anti Pancasila Harus Segera Ditindak

Oleh : Indra Hendriana | Sabtu, 13 Mei 2017 | 05:23 WIB
Ormas Anti Pancasila Harus Segera Ditindak
Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Jimly Assiddiqie - (Foto: inilahcom/Agus Priatna)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Jimly Assiddiqie menegaskan, pemerintah harus menindak tegas organisasi yang anti pancasila.

"Organisasi anti tuhan, komunisme harus dibubarkan tidak boleh hidup di negeri ini. Organisasi yang mau mengganti Pancasila secara terang-terangan tidak boleh," kata Jimly pada INILAHCOM, Jakarta, Jumat (12/5/2017) malam.

Namun, pembubaran organisasu masyarakat, seperti yang saat ini Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak dilakukan secara sepihak. Melainkan harus melalui jalur pengadilan.

Sebab, melalui Pengadilan, adalah jalan yang diperlukan guna mendapat keputusan yang lebih adil dan baik, dibandingkan hanya berdasarkan pada keputusan sepihak pemerintah.

"Inikan bicaranya hukum konstitusi ya sudah dibawa ke pengadilan saja. Jangan perdebatan tidak ada faidahnya. Hanya memecah belah saja lebih baik perdebatannya itu resmi di dalam forum (Pengadilan). Forumnya itu yang membuat keputusan," papar dia.

Kemudian, di Pengadilan, menjadi tempat memperdebatkan secara terbuka apakah HTI memang benar melanggar konstitusi, Pancasila, dan UUD 1945, seperti yang tengah dituduhkan.

Dalam persidangan dia meyakini akan medapat keputusan yang baik. "Keputusan di forum persidangan yang adil dan terbuka nah itulah keadilan," ujar dia.

Pemerintah diketahui akan membubarkan HTI. Alasannya adala, kegiatan yang dilaksanakan terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Selanjutnya, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

HTI sendiri membantah semua yang dituduhkan pihak pemerintah. Mereka meminta pemerintah membuktikan apa yang menjadi tuduhan terhadap HTI.[ind]

 
Embed Widget

x