Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 25 September 2017 | 04:08 WIB

Pemerintah Harus Buktikan HTI Anti Pancasila

Oleh : Indra Hendriana | Sabtu, 13 Mei 2017 | 04:35 WIB
Pemerintah Harus Buktikan HTI Anti Pancasila
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah dinilai tidak bisa sembarangan atau semena-mena membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara sepihak. Melainkan harus dengan jalur hukum.

"Jangan dibubarin sendiri secara sepihak oleh pemerintah, di bawa saja ke pengadilan biar fair. Jadi lebih baik dibawa ke pengadilan biar mereka bela diri," kata Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Jimly Assiddiqie pada INILAHCOM, Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Melalui Pengadilan, kata dia, adalah jalan yang sangat diperlukan guna mendapat keputusan yang lebih adil dan baik, dibandingkan hanya berdasarkan pada keputusan sepihak pemerintah.

Selain itu, dia juga menyarankan pemerintah harus berikan kesempatan pada pengadilan, untuk menindak ormas-ormas yang dianggap anti-Pancasila.

Kemudian, di Pengadilan, menjadi tempat memperdebatkan, antara pemerintah dan HTI. Yakni perdebatan siapa yang melanggar konstitusi, Pancasila, dan UUD 1945, dan mana yang tidak.

"Sehingga organisasi yang bersangkutan bisa beladiri terbuka dan tidak usah diperdebatkan di media dukung mendukung nggak usah apalagi analisanya politik iya kan," ujar dia.

Adapun alasan pemerintah akan membubarkan HTI antara lain, kegiatan yang dilaksanakan terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Kemudian, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI. [ind]

 
Embed Widget

x