Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 15 Desember 2017 | 07:31 WIB

Ahok dan HTI, Pelajaran Penting Bernegara Hukum

Oleh : R Ferdian Andi R | Rabu, 10 Mei 2017 | 18:35 WIB
Ahok dan HTI, Pelajaran Penting Bernegara Hukum
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Dalam dua hari terakhir ini, dunia hukum dan politik Tanah Air menjumpai dua peristiwa penting. Satu langkah politik pemerintah yang membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan vonis atas kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mari belajar dari dua kasus ini.

Dua peristiwa penting yang muncul dalam dua hari terakhir ini memiliki makna penting bagi perjalanan republik ini. Pertama kasus yang menimpa Ahok yang telah divonis PN Jakarta Utara dengan penjara dua tahun. Kedua respons pemerintah terhadap ormas dengan membubarkan HTI.

Kasus Ahok yang sejak awal menimbulkan silang kata antarelemen masyarakat pada akhirnya membawa kasus ini masuk dalam proses hukum. Vonis majelis hakim di tingkat pertama telah mengadili Ahok dengan dua tahun penjara.

Majelis hakim juga memerintahkan agar Ahok langsung dijebloskan ke tahanan. Setelah sebelummya Ahok ditahan di LP Cipinang, kini Ahok ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Sejak awal, kasus al-Maidah 51 ini memang menimbulkan polemik. Demonstrasi kelompok yang menganggap pernyataan Ahok sebagai bentuk penghinaan terhadap al-Qur'an digelar berjilid-jilid melibatkan banyak orang. Desakan agar perkara ini diuji dalam proses hukum sejak awal dikumandangkan oleh mereka yang berpikiran pernyataan Ahok merupakan bentuk penghinaan terhadap al-Qur'an.

Putusan PN Jakarta Utara menjadi klimaks dari proses hukum yang dibumbui dengan berbagai aksi massa yang sejak awal menuntut perkara ini dibawa dalam proses hukum. Banyak pandangan dalam merespons putusan majelis hakim PN Jakarta Utara. Ada yang mengapresiasi. Ada pula yang memberi catatan kritis. Penerapan pasal 156a UU KUHP dalam kasus Ahok dinilai tidak tepat dan menjadi pasal karet.

Mekanisme hukum sejak awal telah bekerja merespons kasus Ahok ini. Setidaknya mulai penetapan tersangka terhadap Ahok dalam kasus ini oleh Polri, proses persidangan hingga proses putusan terhadap Ahok. Langkah hukum lanjutan seperti banding yang dilakukan oleh Ahok juga menjadi bagian tak terpisahkan dari proses hukum dalam rangka mencari keadilan.

Kedua, persoalan pembubaran HTI yang diumumkan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah yang menggelar jumpa pers mengumumkan pembubaran ormas HTI banyak dikritik oleh berbagai pihak. Pengabaian mekanisme hukum sebagaimana diatur di UU No 17 tahun 2013 menjadi pokok soalnya.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan cara negara merespons persoalan HTI dan masalah-masalah lainnya seperti delik makar menunjukkan kepanikan dalam bersikap. Menurut dia, ide tidak bisa dikriminalkan. "Kini menunjukkan kepanikan, pikiran dan pidato dianggap bahaya," kata Fahri dalam diskusi Ikatan Alumni UI di gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Menurut dia, dalam merespons berbagai dinamika yang muncul di tengah masyarakat, negara mestinya meningkatkan kapasitas para pengelolanya daripada membatasi kebebasan rakyat. "Kapasitas negara yang harus diperbaiki, bukan kebebasan rakyat yang dibatasi," cetus Fahri.

Dua kasus antara Ahok dan HTI menjadi diametral dalam penanganannya. Kasus Ahok dengan dinamika yang muncul dalam perkara ini, menyelesaikan perkara tersebut melalui jalur hukum merupakan jalan yang tepat. Di sisi lain, kasus yang ditudingkan HTI dengan mengenyampingkan proses hukum merupakan langkah paradoksal dari negara hukum yang menjadi pilihan kita dalam bernegara. [mdr]

Tags

Komentar

 
x