Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 21 September 2017 | 17:40 WIB

Mengkhidmati Vonis Ahok

Oleh : R Ferdian Andi R | Selasa, 9 Mei 2017 | 17:58 WIB
Mengkhidmati Vonis Ahok
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama - (Foto: inilahcom/Pool/Kurniawan Mas'ud)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama divonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Jakarta Utara, Selasa (9/5/2017). Putusan hakim ini berbeda dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut dua tahun penjara dan satu tahun percobaan.

Perjalanan panjang kasus yang menimpa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kini telah usai. Setidaknya, proses hukum yang menimpa Ahok telah diputuskan oleh majelis hakim PN Jakarta Utara. Meski, Ahok memastikan akan melakukan banding atas putusan majelis hakim PN Jakarta Utara.

Majelis hakim PN Jakarta Utara memutuskan Ahok terbukti bersalah dan meyakinkan telah melakukan penodaan agama dengan sanksi pidana penjara dua tahun. "Terbukti bersalah meyakinkan telah melakukan penodaan agama, pidana penjara dua tahun," ujar majelis hakim PN Jakarta Utara saat membacakan putusan.

Majelis hakim menyebutkan hal yang memberatkan dari Ahok karena yang bersangkutan tidak merasa bersalah atas apa yang ia lakukan serta pernyataan Ahok dinilai menganggu kerukunan beragama di Indonesia.

Direktur Advokasi Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Ndaru Satrio mengatakan kasus yang menimpa Ahok harus menjadi pelajaran semua pihak khususnya para pejabat negara dalam tutur kata dan tingkah laku. "Apalagi pejabat tersebut adalah seseorang yang diberikan suatu kewenangan tertentu," ujar Ndaru di Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Ndaru menyebutkan secara subtansi sebenarnya aturan terkait dengan penistaan agama sudah memenuhi rasa keadilan. Menurut dia, putusan tersebut harus dijalankan oleh aparat penegak hukum. "Substansi sudah baik dan dilaksanakan aparat penegak hukum yang baik," tegas Ndaru.

Hanya saja, Ndaru menilai putusan hakim dianggap menyimpang karena memutus di luar dakwaan jaksa. Ia menyitir Pasal 183 KUHP yang menyebutkan Indonesia menganut asas pembuktian negatif witelijke yang menjelaskan hakim diberikan ruang melalui keyakinan hakim. "Akan tetapi berdasarkan asas legalitas hakim juga harus melihat bahwa keyakinan hakim tetap harus dibatasi dalam asas yang bernama asas legalitas sebagai jalannya," tandas Ndaru.

Sementara Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menilai substansi putusan terhadap Ahok apapun putusannya yang hendak ditempuh harus menggunakan jalur hukum. "Jangan keluar dari jalur tersebut. Mulailah percaya kepada sistem peradilan kita," tegas Farid dalam siaran pers, Selasa (9/5/2017).

 
x