Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 28 Juli 2017 | 15:40 WIB

Bubarkan Dahulu HTI, ke Pengadilan Kemudian

Oleh : R Ferdian Andi R | Senin, 8 Mei 2017 | 17:48 WIB
Bubarkan Dahulu HTI, ke Pengadilan Kemudian
Menko Polhukam Wiranto (tengah) didampingi Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian memberikan keterangan pers mengenai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin - (Foto: inilahcom/Eusebio Chrysnamurti)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah resmi membubarkan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Melalui jumpa pers yang dihadiri pejabat RI, pemerintahan Joko Widodo resmi mengumumkan pembubaran HTI. Ada yang menyambut gembira ada pula yang mengkritisi langkah tersebut.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) Wiranto mengumumkan tentang pembubaran ormas HTI, Senin (8/5/2017). Ia ditemani sejumlah pejabat RI seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yassona H Laoly, serta Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

Dalam jumpa pers tersebut terdapat lima poin yang disampaikan Wiranto. Ia menyebutkan HTI sebagai ormas berbadan hukum tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. "Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2013," terang Wiranto.

Ia menuding aktivitas yang dilakukan HTI telah terbukti menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI. "Mencermati berbagai pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk meembubarkan HTI," tandas Wiranto.

Langkah pemerintah ini disambut beragam oleh publik. Ada yang mengapresiasinya karena memang sejak awal memiliki pandangan HTI menyimpang dari ideologi NKRI. Namun ada pula yang menilai langkah pemerintah ini dengan catatan kritis, khususnya dikaitkan dengan konsepsi negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Keberadaan organisasi masyarakat (Ormas) telah diatur dalam UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Mekanisme pemberian sanksi terhadap ormas yang dianggap melawan hukum juga melalui proses yang tidak sederhana.

Setidaknya bila suatu ormas melanggar kewajiban dan melakukan pelanggaran, pemerintah memiliki empat tahapan yang harus dilakukan sebagaimana tertuang dalam Pasal 61 UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas yakni mulai peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Pemerintah dalam memberi peringatan tertulis juga melalui tiga tahap terlebih dahulu yakni peringatan tertulis kesatu, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga. Ketentuan ini diatur di Pasal 62 ayat (1) UU No 17 Tahun 2013. Masing-masing peringatan tertulis itu dilakukan secara berjenjang masing-masing selama tiga puluh hari.

Jika mekanisme peringatan tertulis I, II dan III tidak diindahkan oleh ormas tersebut maka pemerintah menerapkan mekanisme sanksi berikutnya yakni dengan melakukan penghentian bantuan atau hibah atau penghentian kegiatan sementara paling lama enam bulan. Ini diatur melalui ketentuan yang tertuang di Pasal 64 ayat (1).

Khusus terkait dengan penghentian kegiatan ormas dalam lingkup nasional, pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung (MA) (Pasal 65 ayat (1) UU No 17 Tahun 2013).

Jika setelah melalui proses penghentian sementara, ormas tersebut masih tetap melakukan tindakan yang dinilai melawan hukum, maka pemerintah atau Pemda dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar (Pasal 67 ayat (1) UU No 17 Tahun 2013). Namun sebelum memberikan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar, pemerintah harus meminta pertimbangan hukum dari MA.

Bila rangkaian sanksi tersebut tetap tidak diindahkan oleh ormas, maka pemerintah diberi ruang untuk menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum terhadap ormas tersebut. Namun, yang perlu dicatat, pemberian sanksi pencabutan badan hukum ini harus terlebih dahulu adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran ormas berbadan hukum.

Jika membaca seksama aturan main yang tertuang dalam UU No 17 Tahun 2013 ini, langkah pemerintahan Jokowi yang saat ini telah mengumumkan pembubaran HTI merupakan langkah terburu-buru dan mengabaikan mekanisme aturan hukum yang tertuang dalam UU Ormas.

Menegakkan aturan jangan sampai juga melanggar aturan. Jangan karena benci dengan HTI, pemerintah tidak bisa berbuat adil dengan HTI. Maka tak salah bila prinsip "Bubarkan dulu HTI, ke Pengadilan kemdian" kini diterapkan pemerintah. Ini akan menjadi blunder baru bagi pemerintahan Jokowi. [mdr]

 
Embed Widget

x