Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 28 Juli 2017 | 15:41 WIB

Maju Mundur Pembubaran Ormas

Oleh : R Ferdian Andi R | Jumat, 5 Mei 2017 | 19:05 WIB
Maju Mundur Pembubaran Ormas
(Foto: Inilahcom/Eusebio Chrysnamurti)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo sejak awal mewacanakan membubarkan organisasi masyarakat yang tidak sesuai dengan Pancasila. Sayangnya, wacana tersebut terus diputar dan didengungkan. Hingga kini belum ada formulasi pembubaran yang dimaksud.

Wacana pembubaran ormas yang dianggap bertentangan dan menolak Pancasila belakangan kian intensif disuarakan pemerintah. Suara serupa juga dulu berkumandang di era pemerintahan SBY. Namun kenyataannya, tidak ada satupun ormas yang dibubarkan. Bilapun ada ormas yang dianggap terlarang, terkait dengan manifesto pimpinannya yang dianggap sesat seperti organisasi Gafatar.

Presiden Joko Widodo menyebutkan pihaknya meminta Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto untuk melakukan kajian terhadap ormas yang dinilai menganggu keamanan negara. "Kalau ada gerakan yang beprotensi menganggu keamanan, itulah yang dilakukan oleh Menkopolhukam," ujar Presiden Jokowi di Jakarta, Jumat (5/5/2017).

Wacana pembubaran organisasi massa ini memang menjadi ramai tidak terlepas dari sejumlah peristiwa politik yang muncul di sekitar hingar bingar Pilkada DKI Jakarta. Aksi massa 212 menjadi salah satu pemantik atas eksistensi organisasi massa mengusung sejumlah tema yang dinilai anti-NKRI. Setidaknya hal tersebut yang dipersepsikan oleh pihak kontra aksi 212.

Di sisi lain, keberadaan ormas yang dinilai mengusung agenda di luar framing NKRI dan Pancasila juga menjadi cermatan. Ide khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir Indoensia (HTI) menjadi contoh ormas yang kerap menjadi obyek kasak-kusuk sebagai ormas yang dianggap anti Pancasila.

Berbagai upaya pembangunan opini yang digalang pemerintah melalui ruang publik nyatanya tak ampuh untuk meredam polemik di tengah masyarakat soal rencana tersebut. Semestinya, pemerintah segera memanggil pihak-pihak yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Setidaknya langkah tersebut sebagai upaya konfirmasi atas dugaan dan tudingan yang disematkan terhadap ormas tersebut.

Langkah tersebut jauh lebih bijak daripada menggalang opini dan menebar asumsi di publik soal keberadaan ormas yang dicurigai sebagai ormas anti Pancasila. Langkah ini juga untuk menghindari tudingan bahwa pemerintah tengah berpolitik dengan kemasan kebhinnekaan namun di saat bersamaan memberangus kebebasan berekspresi warga.

Mekanisme pengaturan terhadap ormas telah diatur di UU No 17 Tahun 2003 tentang Ormas. Semestinya pemerintah fokus pada penegakan aturan tersebut ketimbang bermanuver dengan menggalang opini yang mengesankan upaya tes pasar atas rencana pembubaran ormas tersebut. Jangan sampai rencana pembubaran ormas hanya menjadi komoditi politik untuk menambah surplus dukungan politik ke pemerintah. [mdr]

 
Embed Widget

x