Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 30 Mei 2017 | 01:49 WIB

Ayin Kembali Mangkir dan Minta Pemeriksaan Diundur

Oleh : Indra Hendriana | Rabu, 3 Mei 2017 | 21:42 WIB
Ayin Kembali Mangkir dan Minta Pemeriksaan Diundur
(Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pengusaha Artalyta Suryani alias Ayin kembali tak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ayin minta kepada penyidik KPK pemeriksaanya dijadwalkan ulang pada bulan depan.

Sedianya Ayin akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) milik Sjamsul Nursalim oleh Syafruddin Arsjad Tumenggeng saat menjabat sebagai Kepala BPPN. Saat ini dia sudah menjadi tersangka di KPK.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, alasan Ayin tidak memenuhi panggilan itu karena sakit. Namun, Febri tidak merinci sakit apa yang tengah diderita oleh Ayin.

Informasi yang dihimpun, pemanggilan ini guna menggali kedekatan Artalyta Suryani dengan pengusaha sekaligus Bos Gajah Tunggal Tbk Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Dimana bank milik Sjamsul Nursalim itu merupakan salah satu bank yang mendapat SKL BLBI.

Berdasarkan penelusuran, Artalyta Suryani atau Ayin, eks narapidana kasus penyuapan terhadap jaksa Urip Tri Gunawan, adalah mitra obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, Sjamsul Nursalim.

Ayin menjadi kontraktor atas proyek tambak udang PT Dipasena di Lampung milik Sjamsul Nursalim, yang juga pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI. Sekitar tahun 1999-2000 Nursalim pernah ke Lampung, melihat proyek tambak udang itu.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Syafruddin Arsyad Tumenggung sebagai tersangka penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham BDNI. Tindakan Syafruddin itu diduga merugikan keuangan negara hingga Rp3,7 triliun.

Syafruddin disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [ton]

 
x