Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 21 Juli 2017 | 19:42 WIB

Senja Kala Fahri Hamzah di Angket KPK?

Oleh : R Ferdian Andi R | Rabu, 3 Mei 2017 | 17:55 WIB
Senja Kala Fahri Hamzah di Angket KPK?
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM,Jakarta - Nama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam beberapa hari terakhir ini menjadi sorotan publik. Ini lantaran sikapnya saat memimpin sidang paripurna DPR pada Jumat (28/4/2017) yang dinilai offside saat memutuskan persetujuan angket KPK. Angket KPK, senja kala Fahri Hamzah?

Fahri Hamzah, bisa disebut politisi muda representasi hasil reformasi 1998. Latar belakang sebagai aktivis kampus, menjadikan Fahri menjadi sosok yang ideal dalam panggung politik nasional. Pernyataan politiknya kerap dijadikan sumber bagi kalangan jurnalis. Terlebih dengan karakteristik pikiran Fahri Hamzah yang berani melawan arus utama.

Namun, kesan itu kini diuji melalui panggung hak angket KPK. Sikap Fahri Hamzah dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Sidang Paripurna pada Jumat (28/4/2017) pekan lalu yang dinilai memaksakan pengambilan keputusan terkait pendapat DPR terhadap usul angket KPK. Beberapa fraksi di DPR juga melakukan protes atas tindakan Fahri Hamzah. Tak terkecuali, Fraksi PKS, fraksi yang pernah Fahri diami di panggung politik sebelum dirinya dipecat dari keanggotaan sebagai anggota PKS.

Pada Rabu (3/5/2017) ini, Fahri Hamzah dilaporkan oleh sejumlah elemen masyarakat baik dari sisi dugaan tindakan pidana menghalang-halangi proses hukum dalam kasus korupsi maupun dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Fahri Hamzah saat memimpin sidang paripurna DPR, Jumat (28/4/2017) pekan lalu.

Sejumlah LSM pegiat antikorupsi yakni ICW, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Komite Pemantau Legislatif dan Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) melaporkan Fahri Hamzah atas dugaan menghalang-halangi proses hukum dalam pemberantasan korupsi sebagaimana diatur di Pasal 21 UU Tipikor.

"Menghalang-halangi proses pemberantasan korupsi," ujar peneliti Pukat FH UGM Oce Madril di Kantor ICW, Rabu (3/5/2017). Dia menilai, tindakan Fahri yang secara sepihak mengetok palu persetujuan saat pengambilan keputusan usul hak angket merupakan tindakan yang masuk kategori tindakan menghalang-halangi proses hukum dalam pemberantasan korupsi. Merujuk Pasal 21 UU Tipikor, setiap orang yang menghalangi, menganggu proses penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi dapat dikenakan sanksi pidana.

Selain kalangan LSM antikorupsi yang melaporkan Fahri Hamzah atas dugaan menghalang-halangi prosespemberantasan korupsi dalam kasus E-KTP, Fahri juga dilaporkan oleh LSM Masyarakat Anti Koruupsi (MAKI) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Koordinator MAKI Bonyamin Saiman menilai, pihaknya mengadukan Pimpinan Sidang Fahri Hamzah dan turut teradu sejumlah pimpinan sidang DPR lainnya yakni Setya Novanto, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan. "Fadli Zon tidak kita laporkan karena dia walk out," ujar Bonyamin.

Menurut mantan anggota DPRD Surakarta ini, model pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Fahri Hamzah tidak jelas apakah menggunakan musyawarah mufakat atau menggunakan voting. Padahal, sambung Bonyamin, realitas di forum ada sejumlah fraksi yang menolak usul hak angket. "Ketika ada yang tidak setuju mestinya diskors dan dilakukan lobi. Jadi memang sejak awal Pimpinan sidang ini salah," tuding Bonyamin.

Ia berharap laporannya terkait Fahri Hamzah dan pimpinan DPR lainnya segera diproses oleh MKD. Dalam pelaporan tersebut MAKI juga meminta risalah rapat sidang paripurna untuk dibuka ke publik. "Saya minta risalah rapat paripurna. Ini fatal dan melanggar mekanisme persidangan. Saya anggap sidang kemarin lucu-lucuan dan guyonan saja," tandas Bonyamin.

Posisi Fahri Hamzah sebagai Pimpinan Sidang saat pengambilan keputusan hak angket KPK saat ini benar-benar terdesak. Setidaknya dia harus menghadapi dua dugaan serius dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR. Di sisi lain, PKS, partai yang telah membesarkan namanya, sejak awal menegaskan sikap Fahri Hamzah bukanlah mewakili PKS karena yang bersangkutan dikeluarkan dari PKS. [mdr]

 
x