Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 23 September 2017 | 09:06 WIB

Kasus BLBI

Eks Direktur BII Penuhi Panggilan KPK

Oleh : Indra Hendriana | Rabu, 3 Mei 2017 | 16:47 WIB
Eks Direktur BII Penuhi Panggilan KPK
Juru Bicara ‎KPK, Febri Diansyah - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Mantan Direktur Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk. Dira Kurniawan Mochtar memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dalam penerbitan SKL BLBI.

Mengenakan kemeja kotak-kotak berwarna merah, Dira memenuhi panggilan penyidik sekira pukul 16.15 WIB. Pada awak media, Dira mengakui kedatangaanya adalah untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus korupsi pemberian SKL BLBI untuk BDNI milik Sjamsul Nursaling dengan tersangka bekas Kepla BPPN Syafrudin Arsjad Temenggung.

"Iya saya akan diperiksa kasus BLBI," kata Dira sebelum menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Namun, ia enggan merincikan apa saja yang akan ditanyakan oleh penyidik KPK. Ia janji akan membeberkan usai diperiksa penyidik. "Nanti ya nanti. Jangan difoto dulu," ujar dia sembari masuk ke dalam Gedung KPK.

Sementara Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, Dira bakal dikonfirmasi terkait jabatan sebelum di BII yakni di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang saat itu mengurusi penerbitan SKL BLBI kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

"Yang bersangkutan diperiksa bukan sebagai mantan Direktur BII, tapi diperiksa sebagai mantan pejabat struktural di BPPN yang memang ditugaskan untuk mengurusi BDNI," kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (3/5/2017).

Syafruddin diduga melakukan kongkalikong serta menerbitkan SKL BLBI untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun.

Atas perbuatannya, Syafruddin Temenggung disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.[jat]

Tags

 
x