Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 27 Juli 2017 | 01:33 WIB

KPK Diharapkan Usut Surat Keterangan Lunas BLBI

Oleh : Willi Nafie | Selasa, 2 Mei 2017 | 15:24 WIB
KPK Diharapkan Usut Surat Keterangan Lunas BLBI
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Terkait kasus BLBI yang sedang diusut KPK, diperoleh fakta Penerbitan Surat Keterangan Lunas yang dilakukan oleh BPPN berdasarkan UU Propenas, TAP MPR, Sidang Kabinet, Inpres, keputusan KKSK dan Menteri Negara BUMN.

Payung hukum tersebut menjadi acuan bagi BPPN yang menjadi lembaga penyehatan perbankan nasional untuk mengeluarkan Surat Keterangan Lunas bagi para debitur BLBI yang sudah menyelesaikan kewajibannya.

Menanggapi hal tersebut Pengamat Hukum dari Universitas Al Azhar Suparji Ahmad mengatakan KPK harus mengusut secara tuntas mulai dari penyaluran, siapa saja yang menerima, hingga seperti apa penggunaanya. "Seperti apa semua harus diungkap," kata Suparji, Selasa (2/5/2017).

Menurutnya, penerbitan SKL BLBI bersumber dari Undang Undang (UU) Propenas No 25 tahun 2000. Di dalam UU tersebut Di katakan bahwa Terkait dengan Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), bagi debitur yang telah menandatangani dan telah memenuhi MSAA perlu diberikan jaminan kepastian hukum.

UU tersebut diperkuat dengan TAP MPR yang memerintahkan Presiden sebagai mandataris MPR agar Presiden secara konsisten menangani masalah MSAA.

Di dalam TAP MPR juga diperintahkan kepada Presiden, melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku yang terbukti secara hukum terlibat dalam kasus penyimpangan BLBI. TAP MPR itu ditindaklanjuti sidang Kabinet yang menghasilkan keputusan, bagi debitur yang telah melaksanakan kewajibannya, sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2000 diberikan jaminan kepastian hukum.

"Kemudian Presiden mengeluarkan Inpres no 2 tahun 2002 yang mengatakan terhadap debitur yang kooperatif dalam melaksanakan perjanjian perlu diberikan kepastian hukum dan bagi yang tidak menandatangani atau Tidak melaksanakan perjanjian dimaksud perlu diberi tindakan hukum yang tegas dan konkret," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Suparji, berdasar Inpres tersebut, Komite Kebijakan Sektor Keuangan ( KKSK) yang diketuai oleh Dorojatun Kuntjoro-Jakti dan mengatakan apabila semua ketentuan sudah dipenuhi, BPPN diminta untuk menyampaikan Surat bukti penyelesaian tersebut kepada pemegang saham dan instansi penegak hukum terkait untuk dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

"Rekomendasi KKSK ini kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri BUMN, Laksamana Sukardi yang memerintahkan kepada BPPN untuk melaksanakan perintah KKSK. Atas dasar Itulah maka BPPN mengeluarkan SKL kepada para debitur yang sudah menyelesaikan kewajibannya kepada pemerintah.

BPPN mengeluarkan Surat Keterangan Lunas kepada 17 bank yang sudah menyelesaikan kewajibannya. Sedangkan terhadap bank bank yang Tidak kooperatif diserahkan kepada penegak hukum, dalam hal ini adalah kejaksaan Dan kepolisian," pungkasnya.

Tags

 
Embed Widget

x