Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 27 Juli 2017 | 01:34 WIB

Kasus BLBI, KPK Didesak Bidik Bank Tak Kooperatif

Oleh : Willi Nafie | Jumat, 28 April 2017 | 23:09 WIB
Kasus BLBI, KPK Didesak Bidik Bank Tak Kooperatif
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Center For Budget Analysis (CBA) mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait peningkatan penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Mengingat kasus penyaluran sebesar Rp144,5 trilyun untuk 48 bank bermasalah sehingga negara rugi sekitar Rp138 triliun lantaran tidak dikembalikan pinjaman tersebut.

"Jadi penyimpangan tersebut ditemukan pada saat penyaluran dari BI kepada bank bank bermasalah. Dari audit yang dilakukan oleh BPK, nilai komersial jaminan BLBI hanya sebesar Rp 12,34 trilyun atau hanya R 9,54 persen dari total BLBI yang di cessiekan dari BI kepada pemerintah dalam hal ini BPPN," ujar Uchok, lewat siaran pers yang diterima wartawan, Jumat (28/4/2017).

Meski mantan Ketua BPPN, Syafrudin Arsyad Temenggung sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun KPK perlu memperkuat data karena dari audit BPK tahun 2006, BPK sudah melakukan pemeriksaan tentang penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) atas laporan pelaksanaan tugas BPPN, yang menyatakan SKL layak diberikan kepada pemegang saham BDNI.

"Berdasarkan temuan hasil audit BPK, pemegang saham telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian MSAA dan sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2002,"tuturnya.

Dalam menyelesaikan masalah BLBI, sambung Uchok, KPK juga harus membidik bank bank lain penerima BLBI yang tidak kooperatif terhadap BPPN, bahkan mereka menantang BPPN. Diantara bank yang tidak mau membuat perjanjian PKPS, seperti Bank Deka, Centris, Aspac, BCD, Dewa Rutji, Arya Panduartha, Dharmala dan Orient. Terhadap bank bank tersebut dilakukan langkah hukum, namun demikian dalam proses pengadilan ternyata Negara kalah melawan bank bank tersebut.

"Ada juga bank penerima BLBI yang menandatangani perjanjian PKPS dengan BPPN, namun tidak mau bayar dan tidak menyelesaikan kewajibannya.KPK juga harus memburu bank-bank plat merah, yang sampai sekarang tidak ketahuan rimbanya, padahal nilainya jauh lebih besar, mencapai 400 trilyun. Penyalurannya seperi apa, penggunaanya seperti apa, sama sekali tidak ketahuan," pungkasnya. [ton]

Tags

 
Embed Widget

x