Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 25 September 2017 | 04:14 WIB

Tersangka BLBI Dilarang Melancong ke Luar Negeri

Oleh : Indra Hendriana | Rabu, 26 April 2017 | 21:03 WIB
Tersangka BLBI Dilarang Melancong ke Luar Negeri
Juru Bicara KPK Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Syafruddin Arsyad Tumenggung, selaku mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dilarang melancong ke luar negeri untuk enam bulan ke depan. Larangan dilakukan setelah Syafruddin menyandang status tersangka di KPK.

Penyidik menetapkan Syafruddin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat pencegahan terhadap SAT," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Febri menyebut, larangan Syafruddin untuk pergi ke luar negeri berlaku sejak 21 Maret 2017. KPK akan memulai tahap penyidikan dan memanggil saksi-saksi yang terkait. Pemanggilan saksi-saksi akan dimulai pekan depan.

Adapun dalam penelidikan kasus ini, KPK sudah meminta keterangan terhadap 23 pihak. Mereka diantaranya dari eleman BPPN, Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan. Beberapa nama besar pembuat kebijakan telah dipanggil.

Tiga orang diantaranya Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, Menteri Koordinator Perekonomian Kwik Kian Gie, dan Artalyta Suryani. Artalyta orang yang pernah divonis dalam suap jaksa kasus BLBI pada tahun 2008.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Syafruddin Arsyad Tumenggung sebagai tersangka penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham BDNI. Tindakan Syafruddin itu diduga merugikan keuangan negara hingga Rp3,7 triliun.

Syafruddin disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [ton]

Tags

 
x