Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 25 September 2017 | 04:01 WIB

Wacana Reshuffle Jilid III

Tak Etis Jika PAN Ditendang Karena Berseberangan

Oleh : Ivan Setyadi | Minggu, 23 April 2017 | 07:44 WIB
Tak Etis Jika PAN Ditendang Karena Berseberangan
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) terancam kehilangan jatah kursi menteri di Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Jokowi. Alasannya, lantaran PAN memilih berseberangan dengan Jokowi dalam Pilgub Jakarta.

Apalagi, Presiden Jokowi kemarin sudah menyinggung soal perombakan menteri. Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis meminta presiden menahan diri untuk merombak jajaran menterinya. Apalagi jika alasannya Pilkgub DKI.

"Reshuffle dengan alasan PAN berseberangan, sungguh yang sangat kerdil. carilah alasan lain, yang senafas dengan Pasal 17 UUD 1945," katanya kepada INILAHCOM, Sabtu (22/4/2017).

Saat ini, PAN memiliki Asman Abnur sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kabinet Kerja Jokowi."Saran saya sebaiknya Presiden tidak merombak kabinet saat ini. Apalagi kalau alasan perombakan diddasarkan pada sikap partai partai itu dalam Pilkada DKI," ungkapnya.

Jikapun presiden harus melakukan reshuffle, Margarito menolak jika alasan pergantian menteri hanya karena urusan pilkada.

"Alasannya, harus performa kementerian atau menteri, bukan karena partainya berbeda sikap dengan Presiden. Jangan bikin dagelan dalam penyusunan kabinet. Menggunakan alasan PAN berbea sikap dengan Presiden, sehingga ditendang dari kabinet sungguh merupakan dagelan, disamping juga bertentangan dengan pasal 17 UUD 1945," bebernya.

Sinyal reshuffle sendiri dilontarkan Presiden Jokowi dalam Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta.

Awalnya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017. Target itu meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

"Tahun depan (2018) saya berikan target 7 juta sertifikat harus keluar. Tahun depannya lagi, 9 juta sertifikatnya harus dikeluarkan, untuk rakyat, petambak kecil, petani, nelayan, tukang becak," ujar Jokowi.

Soal target itu yang mungkin dinilai menteri terlalu tinggi, Jokowi tidak mempersoalkannya."Itu urusannya menteri. Setahu saya, target itu harus dapat diselesaikan," ucap Jokowi.

"Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan saja. Dengan menteri juga seperti itu," sambungnya.

 
Embed Widget

x