Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 23 Mei 2017 | 00:29 WIB

KPK Lanjutkan Penyelidikan Kasus BLBI

Oleh : Indra Hendriana | Jumat, 21 April 2017 | 23:18 WIB
KPK Lanjutkan Penyelidikan Kasus BLBI
Juru Bicara KPK Febri Diansyah - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan kembali pada mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan Kwik Kian Gie.

Dikonfirmasi hal tersebut, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa pihaknya memang masih melakukan penyelidikan soal kasus dugaan korupsi pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), terhadap 48 bank yang terdampak krisis ekonomi.

"Benar kami melakukan permintaan keterangan terhadap Kwik Kian Gie. Memang ada proses lanjutan sejak 2014 terkati BLBI. Info awal, pemanggilan Kwik Kian Gie adalah proses lanjutan 2014 dan 2015," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (21/4/2017).

Febri mengatakan, kedepan pihaknya juga akan meminta keterangan pihak selain Kwik Kian. Namun, Febri belum bisa merincikan siapa pihak tersebut.

Menurut dia, pihaknya akan menyampaikan bagaimana perkembangan penyelidikan kasus dugaan korupsi yang terjadi di rezim Megawati Soekarnoputri tersebut.

"Kami akan pastikan kemungkinan lebih lanjut, apakah ada pemeriksaan yang lain dan proesnya sudah sampai mana. Ini salah satu perkara penting yang juga ditunggu banyak pihak dan ditanyakan banyak pihak. Kami cukup concern karena perkara ini diperhatikan publik," kata dia.

Kemarin, usai pemeriksaan, Kwik Kian Gie membeberkan bahwa ia diperiksa sebagai saksi oleh pihak KPK. Dalam pemeriksaan, ia dicecar seputar BLBI yang diberikan ke Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

"Kasusnya kasus BDNI, antara 2001, 2002 sampai 2004," jelasnya.

Seperti diketahui, beberapa tahun lalu KPK juga meminta keterangan eks Menko Perekonomian lainnya, seperti Rizal Ramli dan Dorodjatun Kuntjoro Jakti, juga bekas Menteri BUMN, Laksamana Sukardi, dan eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), I Gede Putu Ary Suta.

BLBI sendiri dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari dana BLBI sebesar Rp 144,5 triliun yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, sebanyak Rp 138,4 triliun dinyatakan merugikan negara.

Sementara itu, dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap 42 bank penerima BLBI, ditemukan adanya penyimpangan sebesar Rp 54,5 triliun. Dimana, sejumlah Rp 53,4 triliun merupakan penyimpangan berindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan. [ton]

Tags

 
x